Batam | Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp2,44 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Usulan anggaran itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9). Amsakar hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta jajaran.
Dalam pemaparannya, Amsakar mengatakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Menurut Amsakar, arah pembangunan BP Batam pada 2027 juga diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Rp665,11 Miliar untuk Infrastruktur
Dari total pagu anggaran yang diusulkan, salah satu fokus utama BP Batam adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar untuk mendukung pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan KPBPB Batam.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan sejumlah fasilitas strategis, meliputi pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih dan limbah/IPAL, kawasan dan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
Amsakar menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pelayanan, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Komisi VI Minta Anggaran Dikelola Akuntabel
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun KPBPB Batam.
Ia menegaskan komitmen BP Batam untuk memastikan setiap anggaran yang nantinya digunakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, Batam, serta perekonomian nasional.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap usulan anggaran 2027 dapat dikelola secara efektif, akuntabel, dan inklusif dengan menitikberatkan pada program-program prioritas yang terukur.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” harap Adisatrya.
Dengan usulan pagu Rp2,44 triliun tersebut, BP Batam menempatkan penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan, kepastian investasi, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bagian utama dari arah pembangunan Batam pada 2027.
Reporter : Eko
