Batam | Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengusulkan sebanyak 363 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2026. Usulan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.
Dari total formasi yang diusulkan, sebanyak 303 dialokasikan untuk tenaga guru, sedangkan 60 formasi lainnya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Mokhammad Ikhsan, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Tahun ini Batam ada usulan untuk guru dan tenaga kesehatan. Untuk guru sebanyak 303 formasi dan tenaga kesehatan 60 formasi PNS,” katanya dikutip, Selasa (10/11/2026).
Saat ini, Pemko Batam masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan jumlah formasi yang disetujui. Termasuk arahan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CPNS.
Ikhsan menjelaskan, setelah penetapan formasi oleh Kementerian PANRB, tahapan pengadaan CPNS selanjutnya akan mengikuti jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, pengusulan tersebut didasarkan pada hasil pemetaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemko Batam. Namun, pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, khususnya anggaran belanja pegawai.
“Kalau untuk mencukupi tentu belum sepenuhnya, tetapi kami berusaha memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap,” ujarnya.
Terkait persyaratan administrasi maupun ketentuan khusus bagi calon pelamar, Ikhsan menyebutkan hingga kini belum ada aturan baru yang disampaikan. Pelaksanaan seleksi nantinya akan mengacu pada regulasi serta petunjuk teknis dari Kementerian PANRB dan BKN.
“Sesuai petunjuk saja dari Kementerian PANRB serta BKN,” katanya.
Sementara itu, dalam pengadaan pegawai tahun ini, Pemko Batam belum mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Untuk tahun ini kami belum ada mengusulkan untuk PPPK,” tutup Ikhsan.
