Jakarta| Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antardaerah di Indonesia, khususnya antara provinsi di Jawa dan di luar Jawa. Dia pun menyindir Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad yang menurutnya hanya setara secara atribut dan jabatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, namun tak sebanding dalam hal kekuatan fiskal.
“Pak Gubernur Ansar (Gubernur Kepulauan Riau) ini bajunya saja sama dengan Mas Pramono (Gubernur Jakarta), sama-sama gubernur. Tapi angkanya jauh,” ujar Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Dia mengungkapkan, ketergantungan fiskal Jakarta terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sebesar 29 persen. Namun, angka 29 persen tersebut setara dengan Rp 26 triliun.
“Itu kalau dikonversi dengan provinsi di luar Jawa, bisa setara dengan tiga provinsi,” ucap Rifqinizamy.
Rifqinizamy menjelaskan, Komisi II sengaja mengundang para gubernur dan pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam rapat, agar bisa menyusun formula pendanaan yang lebih adil dan mencerminkan keberagaman antardaerah.
“Untuk ke depan, kita perlu susun formula yang lebih berkeadilan, berkebhinekaan. Kira-kira bisa enggak kita buat terminologi beberapa provinsi itu ‘merdeka fiskal’? Karena nyatanya, dengan PAD-nya, kalau kita exercise APBD-nya, itu cukup kok untuk pembangunan,” kata politikus Nasdem tersebut.
Menurut Rifqinizamy, jika provinsi yang kuat secara fiskal bisa mengurangi ketergantungan ke APBN, dana dari pusat bisa lebih difokuskan untuk membantu daerah-daerah dengan PAD rendah.
“Walaupun kelihatannya persentasenya kecil, tapi karena nominalnya besar, itu bisa dimanfaatkan untuk provinsi lain yang benar-benar butuh,” jelas Rifqinizamy.
Diberitakan sebelumnya, Rifqinizamy mengungkapkan, saat ini hanya empat daerah yang tidak bergantung pada dana transfer pusat atau APBN. Hal itu disampaikan Rifqinizamy saat mengungkapkan data mengenai sedikit wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 60 persen.
“Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60 persen, (yakni) Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sisanya dalam posisi tengah,” ujar Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur terkait kinerja pemerintah daerah, Rabu (30/4/2025).
Politikus Nasdem itu menerangkan, Komisi II DPR RI mengkategorikan wilayah dengan ketergantungan terhadap APBN yang tinggi dari capaian PAD-nya. Menurut Rifqinizamy, provinsi maupun kabupaten/kota dengan PAD di bawah 40 persen diyakini masih bergantung pada dana transfer pusat ke daerah.
“Kita tahu lebih dari 70 persen daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, ketergantungan terhadap APBN-nya tinggi. Kami menganggap ketergantungan tinggi kalau PAD-nya di bawah 40 persen,” ungkap Rifqinizamy.
Rifqinizamy menambahkan, saat ini masih ada daerah yang PAD-nya berada di bawah 10 persen. Alhasil, banyak daerah yang mengajukan penambahan dana transfer dari pusat ke daerah untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, dia berharap rapat kerja ini bisa sekaligus menghasilkan solusi bagi daerah, agar bisa meningkatkan PAD-nya dan mengurangi beban ke APBN.
“Yang paling penting ini menjadi koreksi kita bersama dan upaya kita bersama yang PAD-nya di bawah 10 persen. Ada yang cuma 4 persen, ada yang cuma 5 persen, ada yang 6 persen. Itu artinya ketergantungan APBN-nya sangat tinggi,” pungkasnya.
