Batam | Sejumlah pengusaha papan atas di Kota Batam berkumpul dalam sebuah pertemuan strategis bersama Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, di Gedung BP Batam, Batamcenter, Kamis (2/4/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting antara pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membahas dinamika global yang kian kompleks serta dampaknya terhadap dunia usaha di Batam.
Sejumlah tokoh bisnis yang hadir di antaranya Abidin Hasibuan (Sat Nusa Persada), Kris Taenar Wiluan (Citramas Group dan KS Energy), Doly (Tunas Group), serta pengusaha sekaligus tokoh politik Kepulauan Riau, Asman Abnur.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya komunikasi langsung dengan pelaku usaha sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk periode 2026–2027.
“Kami mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari isu bahan bakar minyak (BBM), kondisi global, hingga tantangan sumber daya manusia (SDM),” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembahasan adalah potensi dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor industri dan keberlangsungan usaha di Batam.
“Diskusi ini penting untuk memahami secara utuh bagaimana kebijakan, termasuk harga energi, dapat memengaruhi dunia usaha dan stabilitas ekonomi daerah,” tambahnya.
Menurutnya, masukan dari kalangan pengusaha menjadi elemen krusial dalam merancang kebijakan yang adaptif, responsif, serta mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Batam di tengah tekanan global.
Amsakar juga menekankan bahwa dinamika ekonomi dunia yang terus berubah serta meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut adanya inovasi dan kolaborasi dari seluruh pihak.
“Kami sangat membutuhkan masukan dan kritik konstruktif untuk mempercepat pembangunan. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis Batam akan terus tumbuh dan berkembang,” tegasnya.
Dorong Percepatan Pelayanan dan Perizinan
Sementara itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga melibatkan unsur kepolisian dan berbagai instansi terkait guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ia mengungkapkan, percepatan perizinan, khususnya terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL), masih menjadi perhatian utama karena membutuhkan sinkronisasi dengan sejumlah kementerian.
“Masih ada koordinasi dengan sekitar 10 kementerian yang belum tuntas. Kami terus mendorong percepatan, namun tetap mengedepankan kehati-hatian karena berkaitan dengan aspek lingkungan,” jelasnya.
Ariastuty menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk mempercepat proses pelayanan publik demi menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan berdaya saing.
Pewarta : Said
