Pemko Batam Siap Dukung Penuh Audit LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Batam | Pemerintah Kota Batam menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan yang digelar secara virtual pada Kamis, 2 April 2026. Kegiatan ini menjadi tahap awal dimulainya audit terhadap entitas di bawah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bersikap kooperatif dan terbuka dalam mendukung kelancaran proses audit.

“Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Seluruh perangkat daerah harus kooperatif, responsif, dan terbuka agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu,” tegasnya.

Entry meeting tersebut sekaligus menandai dimulainya pemeriksaan lapangan atas LKPD 2025, yang ditandai dengan penyerahan surat tugas kepada tim auditor.

Pemerintah Kota Batam memandang keikutsertaan dalam proses audit ini sebagai bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam kegiatan tersebut. Ia menilai partisipasi aktif tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi yang kuat dalam mendukung kelancaran proses audit.

“Kehadiran para kepala daerah dan pimpinan DPRD mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung proses audit agar berjalan efektif dan tepat waktu,” ujarnya.

Selain itu, BPK juga mengingatkan pentingnya pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Melalui pemeriksaan LKPD ini, diharapkan tidak hanya tercapai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di tengah tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi.

 

 

Pewarta : Ridwan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *