Batam | Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Kota Batam tidak berarti Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dengan santai dari rumah. Justru sebaliknya, pengawasan terhadap kinerja pegawai dilakukan secara ketat melalui sistem digital yang memungkinkan aktivitas mereka dipantau secara real time.
Pada Jumat (5/6/2026), sebagian ASN Kota Batam, khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kembali menjalankan tugas dari rumah sesuai kebijakan yang telah diberlakukan Pemko Batam.
Meski tidak berada di kantor, para pegawai tetap wajib melakukan absensi melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan sistem pemantauan lokasi. Kehadiran pegawai dapat diketahui secara langsung oleh atasan melalui data lokasi yang terekam saat absensi dilakukan.
Jadwal absensi pun tetap diberlakukan seperti hari kerja biasa, yakni absen masuk pukul 07.30 WIB, absen setelah jam istirahat pukul 13.00 WIB, serta absen pulang pada pukul 16.30 WIB.
Selain absensi digital, ASN juga diwajibkan melampirkan bukti foto menggunakan aplikasi Marki, yakni aplikasi kamera yang menampilkan stempel waktu dan titik lokasi (timestamp dan GPS) secara otomatis pada setiap foto. Sistem ini digunakan untuk memastikan pegawai benar-benar melaksanakan tugas dari lokasi yang dilaporkan.
Pengawasan tidak berhenti di situ. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, bahkan memantau langsung pelaksanaan WFH melalui zoom meeting yang digelar pukul 09.30 WIB.
Sementara itu, bagi pegawai yang mendapat jadwal work from office (WFO), Rudi juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah ruangan kerja. Pada hari tersebut, salah satu bidang yang bertugas dari kantor adalah Bidang Humas.
Rudi menegaskan bahwa pegawai yang bekerja dari rumah tetap harus memperhatikan efisiensi penggunaan fasilitas kantor. Ruangan yang ditinggalkan wajib dalam kondisi bersih, sementara lampu dan pendingin ruangan harus dimatikan untuk mendukung penghematan energi.
“WFH: pekerjaan tetap dilaksanakan, pelayanan tak terganggu, dan penghematan bisa tercapai,” ujar Rudi.
Sebagaimana diketahui, Pemko Batam mulai menerapkan kebijakan WFH sejak 24 April 2026 bagi sebagian ASN non-esensial. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja melalui penyesuaian pelaksanaan tugas ASN.
Dari pantauan di lingkungan Kantor Wali Kota Batam, suasana kerja pada hari penerapan WFH terlihat berbeda. Jika biasanya kawasan perkantoran dipenuhi aktivitas pegawai yang lalu lalang dan ritme kerja yang padat, pagi itu suasana tampak lebih tenang.
Namun demikian, pelayanan pemerintahan dan pekerjaan administrasi tetap berjalan normal. Koordinasi antarpersonel terus dilakukan melalui grup komunikasi internal maupun pertemuan virtual.
Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, mulai dari absensi berbasis lokasi, dokumentasi kerja, hingga pemantauan langsung oleh pimpinan, peluang terjadinya pelanggaran aturan menjadi sangat kecil.
Pada akhirnya, kebijakan WFH yang diterapkan Pemko Batam bukan sekadar memindahkan tempat bekerja dari kantor ke rumah, melainkan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pewarta : Said Zulputra





