Batam | Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Batam didorong tidak hanya menjadi layanan administrasi kependudukan. Pemanfaatannya diharapkan mampu memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial, sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah tidak sampai terlewat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan IKD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Aktivasi saja dinilai belum cukup jika identitas digital tersebut belum terintegrasi dan dimanfaatkan dalam berbagai layanan publik.
Hal itu disampaikan Firmansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (11/8/2026).
Rapat yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia tersebut digelar di Kantor Wali Kota Batam. Kegiatan membahas capaian pemanfaatan IKD, integrasi data kependudukan, serta strategi memperluas penggunaan identitas digital untuk mendukung pelayanan publik dan program perlindungan sosial.
Dalam kegiatan itu turut hadir Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan; Noor Aras Arief, Analis Kebijakan Madya; jajaran Analis Kebijakan Muda dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia; serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy.
Firmansyah menilai pemanfaatan IKD sangat penting bagi Batam yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam memberikan pelayanan sekaligus menjalankan berbagai program bagi masyarakat.
“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah.
Menurutnya, keberhasilan IKD tidak semata-mata diukur dari jumlah warga yang telah melakukan aktivasi. Yang lebih penting, identitas digital tersebut harus masuk dalam ekosistem pelayanan pemerintah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” katanya.
Pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi, lanjut Firmansyah, juga dapat membantu pemerintah memastikan program perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.
Dengan data yang lebih akurat dan terus diperbarui, pemerintah dapat meminimalkan risiko masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru terlewat. Di sisi lain, data yang terintegrasi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Namun, Firmansyah mengingatkan transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan lainnya, tetap harus mendapatkan perhatian.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” tegasnya.
Pemko Batam, kata Firmansyah, siap memperkuat sinergi antarinstansi untuk mengoptimalkan pemanfaatan IKD. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar transformasi digital kependudukan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya. Kami berharap IKD di Batam bukan sekadar program digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan pelayanan masyarakat,” tutup Firmansyah.
Pewarta : Ridwan
