Batam | Pemadaman listrik berskala luas atau blackout yang melanda Batam pada Senin (12/10/2026), disertai gangguan layanan air bersih, memicu sorotan tajam terhadap keandalan infrastruktur dasar di kota industri tersebut. Panglima Besar Pasukan Adat Gagak Hitam, Udin Pelor, mendesak Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gangguan layanan listrik yang berdampak terhadap masyarakat.
Menurut Udin Pelor, gangguan listrik yang terjadi bersamaan dengan terganggunya layanan air bersih tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan dan kesiapan infrastruktur pendukung di Batam.
Ia menilai, sebagai kota yang mengandalkan sektor industri, perdagangan, jasa, dan investasi, Batam seharusnya memiliki sistem infrastruktur yang mampu menjamin keberlangsungan aktivitas masyarakat, termasuk ketika terjadi gangguan atau keadaan darurat.
“Bagaimana mungkin layanan listrik yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi bisa mengalami gangguan berskala luas? Masyarakat membutuhkan kepastian layanan, bukan sekadar penjelasan setelah gangguan terjadi,” tegas Udin Pelor, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, desakan agar Kwin Fo mundur merupakan bentuk tuntutan pertanggungjawaban atas gangguan layanan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, jabatan pimpinan perusahaan penyedia layanan vital harus diiringi tanggung jawab untuk memastikan keandalan pasokan listrik dan kesiapan menghadapi berbagai risiko.
Blackout dan Gangguan Air Bersih Jadi Alarm Infrastruktur
Udin Pelor mengatakan, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan.
Aktivitas rumah tangga, operasional pelaku usaha, kegiatan industri, hingga pelayanan publik dapat terdampak ketika pasokan listrik terganggu. Kondisi tersebut semakin menyulitkan masyarakat apabila distribusi air bersih ikut mengalami gangguan.
Fasilitas kesehatan dan kelompok masyarakat rentan, menurutnya, harus menjadi perhatian utama. Keandalan pasokan listrik dan ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, serta kelangsungan aktivitas sehari-hari.
“Batam tidak boleh hanya membanggakan besarnya investasi dan pertumbuhan kawasan industri. Infrastruktur dasar harus benar-benar andal. Jangan sampai masyarakat dan dunia usaha terus berada dalam ketidakpastian ketika terjadi gangguan,” ujarnya.
Ia menilai, peristiwa tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi untuk mengukur kesiapan infrastruktur Batam dalam menghadapi kondisi darurat. Pemerintah daerah bersama penyelenggara layanan terkait harus memastikan bahwa kapasitas sistem, pemeliharaan jaringan, fasilitas cadangan, dan mitigasi risiko telah dipersiapkan secara memadai.
Evaluasi juga perlu menelusuri keterkaitan antara pasokan listrik dan operasional sistem penyediaan air bersih, termasuk kesiapan sumber daya cadangan agar distribusi air tetap dapat berjalan ketika terjadi pemadaman.
Minta Penyebab Blackout Dibuka ke Publik
Selain mendesak pertanggungjawaban pimpinan PLN Batam, Udin Pelor meminta agar penyebab gangguan listrik dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, warga berhak mengetahui kronologi kejadian, faktor teknis yang memicu pemadaman, wilayah terdampak, serta langkah penanganan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan.
Informasi mengenai perkiraan waktu pemulihan juga perlu disampaikan secara berkala berdasarkan perkembangan penanganan di lapangan.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas, sementara pelaku usaha dapat mengambil langkah untuk mengurangi dampak gangguan terhadap operasional mereka.
“Pemerintah dan penyelenggara layanan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menunggu tanpa kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan kapan layanan kembali normal,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, PLN Batam, dan pengelola air bersih untuk memastikan penanganan gangguan berjalan efektif, terutama bagi rumah sakit, fasilitas pelayanan publik, dan masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih.
Lima Aspek Evaluasi yang Harus Dibuka
Udin Pelor menegaskan, pemulihan pasokan listrik dan air bersih tidak boleh menjadi akhir dari penanganan persoalan. Setelah layanan kembali normal, evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Ia mendorong evaluasi terhadap lima aspek utama.
Pertama, kronologi dan penyebab teknis terjadinya blackout. Kedua, kesiapan sistem cadangan dan kemampuan infrastruktur menghadapi gangguan. Ketiga, koordinasi antara penyelenggara listrik, pengelola air bersih, dan pemerintah daerah. Keempat, kecepatan serta keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat. Kelima, rencana penguatan infrastruktur untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut perlu disampaikan kepada publik secara transparan, disertai langkah perbaikan yang terukur dan jadwal pelaksanaan yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa gangguan infrastruktur berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, mulai dari hilangnya waktu produktif, terhambatnya kegiatan usaha, hingga terganggunya pelayanan publik.
Karena itu, upaya pemulihan harus diikuti langkah konkret untuk memperkuat ketahanan sistem, meningkatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat, dan mengurangi risiko gangguan serupa pada masa mendatang.
Investasi Besar Harus Diimbangi Layanan yang Andal
Udin Pelor menilai, keberhasilan pembangunan Batam tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan kawasan industri, maupun megahnya pembangunan fisik.
Kemampuan menjaga keberlangsungan layanan dasar juga menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, status Batam sebagai kawasan strategis nasional dengan aktivitas ekonomi yang tinggi harus diimbangi ketersediaan infrastruktur yang tangguh, termasuk pasokan listrik yang andal dan distribusi air bersih yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan layanan dasar yang dapat diandalkan, informasi yang transparan, serta penanganan gangguan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Apa artinya pertumbuhan ekonomi jika kebutuhan dasar masyarakat bisa terganggu secara bersamaan? Apa artinya investasi besar jika infrastruktur yang menopangnya belum mampu memberikan kepastian layanan?” ujarnya.
Udin Pelor kembali menekankan bahwa desakannya agar Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, mundur merupakan tuntutan pertanggungjawaban yang disampaikannya menyusul blackout tersebut.
“Setiap gangguan harus dievaluasi, setiap risiko harus dipetakan, dan setiap kelemahan sistem harus diperbaiki. Batam membutuhkan infrastruktur yang tangguh, bukan sekadar pembangunan yang terlihat megah dari luar,” tutup Panglima Besar Pasukan Adat Gagak Hitam, Udin Pelor.
Reporter : Eko
