Batam | Badan Pengusahaan (BP) Batam memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dengan mewajibkan seluruh pemegang alokasi tanah yang belum membangun untuk memperbarui data sekaligus melaporkan progres pembangunan melalui Land Management System (LMS) paling lambat 31 Agustus 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya BP Batam memastikan setiap lahan yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan. Lahan yang dibiarkan telantar atau tidak dikembangkan berpotensi ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan. Melalui regulasi ini, BP Batam memperkuat tata kelola pertanahan sekaligus mempercepat realisasi investasi di kawasan perdagangan bebas tersebut.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta memastikan pemanfaatan lahan berlangsung secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam.
“Kami mengimbau seluruh penerima alokasi tanah untuk segera melakukan pemutakhiran data dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” kata Amsakar, Kamis (30/7).
Ia menjelaskan, laporan yang disampaikan melalui LMS harus memuat informasi secara lengkap, mulai dari lokasi lahan, rencana pembangunan, perkembangan proses perizinan, progres fisik pembangunan, hingga berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Menurut Amsakar, data tersebut akan menjadi dasar bagi BP Batam dalam mengevaluasi tingkat pemanfaatan lahan yang telah dialokasikan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap bidang tanah mampu memberikan manfaat nyata bagi investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah.
BP Batam juga mengingatkan seluruh pemegang alokasi tanah agar memastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke LMS akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan menyampaikan laporan maupun penyampaian data yang tidak sesuai akan menjadi bagian dari proses evaluasi dan dapat berujung pada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pengawasan berbasis sistem digital ini, BP Batam berharap praktik penelantaran lahan dapat diminimalkan sehingga pemanfaatan tanah di Batam menjadi lebih tertib, transparan, dan produktif. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.
Pewarta : Eko
