Batam | Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Kepulauan Riau mendorong penguatan sinergi antara kelompok tani dan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian di Kota Batam.
Upaya tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Pertanian sekaligus pertemuan koordinasi lintas sektor yang digelar di kawasan pertanian hutan Tembesi, tepatnya di Balai Pertemuan Kelompok Tani Sumber Urip, Kamis (17/9/2026).
Forum itu mempertemukan sejumlah pihak, di antaranya Gapoktan Tembesi, KPHL Unit II Batam, Kementerian Kehutanan RI melalui BPPSDM, serta DPD HKTI Kepri.
Sekitar 40 petani dari sejumlah kelompok tani turut hadir. Mereka berasal dari kelompok Sumber Rezeki, Subur Makmur, Sumber Urip, dan Urip Rukun Makmur.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para petani untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas peluang kerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan lahan serta peristiwa kebakaran hutan yang sebelumnya terjadi di sekitar kawasan pertanian Tembesi.
Ketua OKK DPD HKTI Kepri, Budi Lesmana, menyampaikan pesan Ketua DPD HKTI Kepri yang juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, agar organisasi tersebut tidak sekadar hadir sebagai wadah petani, tetapi ikut memperkuat kebersamaan dan kerukunan antarkelompok tani.
“HKTI terus berupaya harus menjadi pelopor dalam membangun kerukunan dan kebersamaan antarpetani,” ujar Budi.
Menurut Budi, HKTI Kepri juga akan mendorong agar kelompok tani di Batam mendapat perhatian lebih melalui berbagai program pemerintah, baik yang berasal dari kementerian maupun pemerintah daerah.
Untuk itu, HKTI akan membantu mengidentifikasi kebutuhan kelompok tani, termasuk mendata potensi dan kebutuhan petani yang dapat disinergikan dengan program pemerintah.
Pendataan Petani Jadi Langkah Awal
Salah satu agenda yang akan didorong HKTI Kepri adalah pendataan petani di Kota Batam.
Data tersebut dinilai penting agar keberadaan petani dan kelompok tani dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Dengan basis data tersebut, HKTI berharap akses petani terhadap berbagai fasilitas dan program pemerintah dapat semakin terbuka.
Tidak hanya menyangkut sektor pertanian, pendataan juga diharapkan dapat membantu memperjuangkan akses sosial bagi keluarga petani, termasuk BPJS Kesehatan serta dukungan pendidikan bagi anak-anak petani.
Di sisi lain, HKTI Kepri juga mendorong agar hasil pertanian dari petani Batam memiliki pasar yang lebih jelas. Salah satu peluang yang dibahas adalah penyerapan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah.
Budi menyebut peluang tersebut cukup terbuka mengingat Kota Batam memiliki sekitar 137 dapur, di luar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Pesan tersebut kemudian disampaikan langsung oleh Nyanyang Haris Pratamura melalui video call kepada para narasumber dan masyarakat yang hadir di penghujung kegiatan.
Dalam komunikasi tersebut, Nyanyang menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara HKTI, kelompok tani, serta pemerintah agar keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
Pengelolaan Lahan Jadi Perhatian
Sementara itu, Kepala KPHL Unit II Batam, Lamhot M. Sinaga, mengingatkan para petani untuk kembali memahami ketentuan pemerintah mengenai alokasi dan pengelolaan lahan.
Hal tersebut menjadi perhatian setelah sebelumnya terjadi kebakaran hutan di sekitar kawasan perkebunan Tembesi.
Dari Kementerian Kehutanan, Eko Pujiono dari BPPSDM Kementerian Kehutanan Tim Kerja Batam menjelaskan bahwa Batam tidak memiliki alokasi lahan pertanian dalam bentuk kepemilikan atau sertifikat lahan.
Meski demikian, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengelola lahan tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Satuan Pengelolaan Hutan Lindung KPHL Unit II Batam, Indri Khairiya, menyatakan pihaknya akan mempelajari program kerja DPD HKTI Kepri, terutama program yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan kawasan hutan lindung sekaligus membuka ruang komunikasi dengan kelompok tani yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut.
Budi Lesmana berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi. Hasil pertemuan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui program kerja bersama antara DPD HKTI Kepri dan kelompok tani.
Pendataan petani, penguatan akses terhadap program pemerintah, penyerapan hasil pertanian, serta koordinasi terkait pengelolaan lahan menjadi sejumlah agenda yang akan terus didorong dalam pertemuan selanjutnya.
Mhd. Sofyan
