Tanjungpinang | Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Taba Iskandar, menyoroti pengurangan pagu aspirasi anggota legislatif dalam pembahasan anggaran daerah. Ia berharap alokasi dana untuk menampung usulan masyarakat tersebut dapat ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Taba yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri menjelaskan, dana aspirasi yang dikenal masyarakat merupakan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Usulan tersebut dihimpun anggota dewan ketika melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya, Pokir menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
“Pokir itu kan pokok-pokok pikiran yang berasal dari dana aspirasi,” ujar Taba Iskandar, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD tidak serta-merta menjadi anggaran yang bisa digunakan secara langsung oleh legislator. Setiap usulan harus melewati tahapan perencanaan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hingga menjadi bagian dari dokumen perencanaan dan pembahasan APBD.
Dengan demikian, seluruh usulan, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun DPRD, akan dibahas dan diintegrasikan dalam dokumen APBD.
“Semuanya sudah menjadi satu dalam dokumen APBD, baik usulan pemerintah daerah maupun usulan dari DPRD,” katanya.
Terkait pengurangan pagu aspirasi, Taba mengakui terjadi penurunan alokasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Persoalan tersebut bahkan menjadi salah satu hal yang belum menemukan titik kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan anggaran.
“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD belum diakomodasi oleh pemerintah sebagaimana yang diharapkan,” tuturnya.
Ia memahami kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, menurutnya, pembahasan alokasi anggaran pembangunan, termasuk untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, harus tetap dilakukan secara bersama-sama.
Taba juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi penganggaran (budgeting) dalam penyusunan APBD. Karena itu, keterlibatan legislatif dalam menentukan prioritas belanja daerah merupakan bagian dari kewenangan yang harus dijalankan.
“APBD itu adalah uang pemerintah daerah yang didapat dari rakyat, maka penggunaan APBD seharusnya melibatkan kepala daerah dan DPRD,” tegasnya.
Mengenai besaran pagu aspirasi untuk tahun anggaran 2027, Taba mengaku belum dapat memastikan angka yang akan dialokasikan. Ia berharap besaran anggaran tersebut dapat dibicarakan secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD merupakan kebutuhan nyata yang ditemukan di lapangan. Mulai dari pembangunan drainase, perbaikan rumah warga, hingga penyediaan penerangan di kawasan permukiman yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia memperkirakan persoalan pagu aspirasi tersebut kembali menjadi perhatian saat anggota DPRD melaksanakan reses terakhir pada Desember mendatang. Sebab, masyarakat dipastikan kembali menanyakan tindak lanjut berbagai usulan yang telah mereka sampaikan.
“Nanti akan reses terakhir di bulan Desember, pasti ditanya usulan kami tadi,” pungkasnya.
