Jakarta | Menyusul banyaknya laporan keracunan usai konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) merilis aturan baru yang lebih ketat. Mulai kini, setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib dipimpin oleh chef bersertifikasi guna menjamin mutu dan keamanan makanan.
“Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Tak hanya satu, setiap dapur MBG nantinya akan memiliki dua chef utama. Satu chef akan ditunjuk langsung oleh BGN, sementara satu lagi berasal dari pihak mitra pelaksana program.
“Satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur,” jelasnya.
BGN menegaskan komitmennya untuk menghentikan penggunaan produk makanan olahan pabrik dalam program MBG. Sebagai gantinya, menu MBG akan berfokus pada hasil produksi warga lokal untuk mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar.
“Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” tegasnya.
Dalam implementasinya, roti dan makanan lain yang disajikan kepada siswa akan berasal dari hasil produksi ibu-ibu murid yang menerima manfaat program MBG.
“Roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya, dan rotinya akan dimakan oleh anak-anaknya,” ujarnya.
Namun, Nanik juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan menyesuaikan dengan kondisi daerah. Jika di suatu wilayah tidak memungkinkan untuk memproduksi bahan tertentu, seperti susu, maka penggunaan produk pabrikan masih diperbolehkan untuk sementara waktu.
“Kecuali ada susu yang di mana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir,” pungkasnya.
45 Dapur MBG Bermasalah
Kasus keracunan dalam program MBG meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data terakhir, lebih dari 5.000 anak menjadi korban.
Hasil penyelidikan sementara BGN per 26 September 2025, ada 45 dapur program MBG terbukti tidak menjalankan standar prosedur operasional (SOP). Dari jumlah tersebut, 40 dapur di antaranya langsung ditutup oleh BGN sampai batas waktu yang tak ditentukan.
“Sampai Jum’at sore (26/9/2025), dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan saranan dan fasilitas selesai dilakukan,” kata Nanik.
Dapur-dapur itu diperiksa secara intensif oleh tim independen yang dibentuk oleh BGN dan tim eksternal dari Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
