Wahyu Wahyudin Tolak Kenaikan Tarif Transportasi Antarpulau, Desak BBM Subsidi untuk Penambang Dipenuhi

Batam | Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, menolak rencana kenaikan tarif transportasi antarpulau yang mulai diwacanakan para pelaku jasa angkutan laut. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu memastikan BBM subsidi tersedia bagi penambang transportasi agar masyarakat kepulauan tidak menjadi korban kenaikan biaya perjalanan.

Penolakan itu disampaikan menyusul keluhan para penyedia jasa transportasi laut yang mengaku kesulitan memperoleh BBM subsidi. Kondisi tersebut memaksa mereka membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih mahal sehingga muncul wacana menaikkan tarif angkutan antarpulau.

“Untuk BBM para penambang transportasi yang ada di pulau-pulau itu sebaiknya dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka,” kata Wahyu, Selasa (28/7/2026).

Politisi PKS itu menilai, masyarakat kepulauan tidak boleh terus-menerus menanggung dampak dari buruknya tata kelola distribusi BBM subsidi. Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar tarif transportasi laut tetap stabil.

Menurut Wahyu, persoalan utama bukan hanya keterbatasan BBM subsidi, tetapi juga lemahnya pendataan penerima. Ia menduga masih ada oknum yang menyalahgunakan distribusi BBM subsidi sehingga pengawasan diperketat. Akibatnya, para penambang yang benar-benar berhak justru ikut kesulitan mendapatkan pasokan.

“Solusinya adalah dipilah mana yang benar-benar penambang, mana yang bukan. Kemudian diperhitungkan juga jarak operasional dan waktu mereka bekerja,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar kuota BBM subsidi dihitung secara transparan berdasarkan kapasitas mesin kapal, lama operasional setiap hari, serta jumlah perjalanan yang dilakukan. Dengan mekanisme tersebut, subsidi diyakini akan lebih tepat sasaran dan tidak mudah disalahgunakan.

Selain itu, Wahyu juga menyoroti persyaratan administrasi seperti Surat Permintaan Orang/Golongan (SPOG) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Menurutnya, aturan tersebut memang diperlukan untuk menciptakan ketertiban administrasi, namun pemerintah harus hadir memberikan pendampingan kepada masyarakat.

“Itu sah-sah saja pemerintah menerapkan aturan itu, tetapi tolong dibantu karena para penambang banyak yang belum memahami dokumen-dokumen tersebut,” tegasnya.

Ia mendorong Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan agar lebih proaktif membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen hingga selesai.

Wahyu juga mengingatkan bahwa banyak warga di wilayah kepulauan memiliki profesi ganda. Pada sore hingga malam hari mereka bekerja sebagai nelayan, sedangkan pada pagi hari mereka mengoperasikan kapal sebagai penambang transportasi antarpulau.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu membedakan status mereka saat menjalankan profesi sebagai nelayan maupun sebagai penambang transportasi sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan secara lebih tepat.

Ia optimistis persoalan distribusi BBM subsidi dapat diselesaikan melalui pengawasan yang lebih ketat dan pendataan ulang penerima. Dengan begitu, kenaikan tarif transportasi antarpulau dapat dihindari dan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan tetap terjangkau.

Pewarta : Said Zulputra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *