Batam | Kota Batam yang selama ini dikenal sebagai lokomotif ekonomi Kepulauan Riau ternyata belum berhasil menembus daftar 10 besar kota paling berdaya saing di Pulau Sumatra berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Hasil pemeringkatan tersebut menjadi perhatian karena Batam selama ini identik sebagai kawasan industri, pusat investasi, sekaligus daerah dengan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan menjadi tujuan utama investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), capaian tersebut belum mampu mengantarkan Batam masuk dalam jajaran kota dengan daya saing tertinggi di Sumatra.
Dalam daftar IDSD 2025, posisi pertama ditempati Kota Medan dengan indeks 4,32. Disusul Kota Padang dengan nilai 4,25, kemudian Pekanbaru dan Palembang yang sama-sama memperoleh indeks 4,23. Kota Metro berada di posisi kelima dengan indeks 4,19, sementara Tanjungpinang berhasil menempati peringkat keenam dengan nilai 4,17.
Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan Pemerintah Kota Batam masih mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan Batam belum mampu bersaing dalam pemeringkatan tersebut.
Menurutnya, penilaian dalam Indeks Daya Saing Daerah tidak hanya didasarkan pada kekuatan ekonomi semata, tetapi melibatkan banyak indikator yang mencerminkan kualitas pembangunan secara menyeluruh.
“Saya cek dulu ke Bappeda. Karena penilaian ini menggunakan banyak faktor dan indikator, bukan hanya satu aspek saja,” ujar Firmansyah, Minggu (26/7).
Ia menjelaskan, pemerintah masih menunggu hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam guna mengetahui indikator mana saja yang menjadi penyebab belum optimalnya posisi Batam dalam indeks tersebut.
“Lagi dipelajari Bappeda,” katanya singkat.
BRIN menyusun Indeks Daya Saing Daerah melalui berbagai indikator yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Penilaian tidak hanya mengukur kekuatan ekonomi, tetapi juga aspek kelembagaan, kualitas infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi, layanan kesehatan, kualitas sumber daya manusia, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika dunia usaha, hingga kemampuan inovasi daerah.
Dengan demikian, predikat kota maju tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk ataupun tingginya pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing sebuah daerah.
Di sisi lain, Batam masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa kawasan, pengelolaan sampah, keterbatasan distribusi air bersih, kemacetan lalu lintas, hingga berbagai persoalan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Sektor ketenagakerjaan juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun industri terus berkembang dan investasi terus mengalir, Batam masih mencatat tingkat pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Karena itu, hasil pemeringkatan IDSD 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat sektor-sektor yang masih lemah. Dengan pembenahan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan, Batam diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dan bersaing dengan kota-kota terbaik di Sumatra pada pemeringkatan berikutnya.
Editor : Aken
