Batam | Tata kelola dan distribusi air bersih di Kota Batam kembali menjadi perhatian. Panglima Gagak Hitam, Udin Pelor, mempertanyakan transparansi pengelolaan serta mekanisme distribusi air bersih, khususnya terkait informasi atau dugaan adanya pasokan air dalam jumlah besar untuk kebutuhan sejumlah mall dan hotel di Batam.
Udin menilai informasi tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari instansi terkait. Terlebih, apabila benar terdapat distribusi air dalam jumlah besar hingga disebut mencapai ratusan ton untuk sektor komersial, masyarakat dinilai berhak mengetahui bagaimana mekanisme penyalurannya.
“Kalau benar ada pasokan air sampai ratusan ton ke mall dan hotel, ini harus dijelaskan secara terang. Masyarakat jangan sampai bertanya-tanya. Dari mana airnya, bagaimana izinnya, berapa volumenya, siapa yang mengawasi dan bagaimana perhitungannya?” tegas Udin, Kamis (3/9).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kebutuhan dunia usaha, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Air bersih merupakan kebutuhan dasar sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan memastikan distribusi berjalan secara adil serta berkelanjutan.
Sorotan itu juga dikaitkan dengan kondisi ketersediaan air baku Batam. Sebelumnya, BP Batam menyampaikan bahwa pasokan air bersih sangat bergantung pada ketersediaan air baku dari sejumlah waduk. Pada Agustus 2026, kondisi Waduk Nongsa dilaporkan mengalami penurunan akibat minimnya curah hujan.
Dalam kondisi tersebut, BP Batam juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bersih.
Udin menegaskan, dirinya tidak bermaksud menghambat aktivitas usaha, termasuk operasional mall, hotel maupun sektor pariwisata yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.
“Mall dan hotel tentu memiliki kebutuhan air. Itu kita pahami. Tetapi jangan sampai masyarakat kecil mengalami kesulitan mendapatkan air sementara muncul dugaan distribusi dalam jumlah besar kepada sektor komersial. Kalau memang semuanya sesuai aturan, buka datanya dan jelaskan kepada publik,” ujarnya.
Karena itu, Udin meminta adanya pemeriksaan terhadap data distribusi air, khususnya pelanggan dengan tingkat konsumsi tinggi. Pemeriksaan tersebut, menurutnya, dapat mencakup volume pemakaian, pencatatan meteran, sumber pasokan, hingga mekanisme pengawasan distribusi air.
“Yang kita minta bukan tuduhan. Kita minta transparansi. Kalau tidak ada masalah, tentu tidak perlu takut datanya diperiksa. Justru dengan keterbukaan, masyarakat akan percaya,” kata Udin.
Di sisi lain, BP Batam sebelumnya menyatakan terus melakukan penguatan sistem pelayanan air bersih. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas suplai, penguatan jaringan distribusi serta penerapan sistem SCADA untuk membantu pemantauan jaringan secara digital dan real time.
Udin berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik di tengah masyarakat. Ia meminta pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan berdasarkan data sehingga tidak menimbulkan spekulasi mengenai tata kelola air bersih di Batam.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton. Kalau ada yang perlu diluruskan, luruskan. Kalau ada data yang perlu dibuka, buka. Kalau ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Yang paling penting, air bersih harus dikelola secara transparan, adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat Batam,” pungkasnya.
Reporter : Eko, SH
