Batam | Bagi sebagian anak, perjalanan menuju sekolah mungkin hanya soal menunggu kendaraan atau berjalan kaki melewati jalan yang sudah beraspal. Namun, bagi anak-anak di Pulau Mat Belanda, Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Batam, berangkat sekolah adalah perjuangan yang jauh berbeda.
Mereka harus menaklukkan laut, lumpur, karang hingga sampah, demi satu tujuan: sampai ke sekolah dan mengejar cita-cita.
Pemandangan memprihatinkan itu terekam dalam sebuah video yang beredar. Sejumlah anak berseragam sekolah terlihat berjalan tanpa alas kaki di atas lumpur laut saat air sedang surut.
Tas sekolah tetap digendong. Sepatu terpaksa dilepas. Langkah kecil mereka perlahan menembus hamparan lumpur yang bercampur karang dan sampah.
Bagi mereka, kondisi tersebut bukan sekadar pemandangan sesaat. Itulah rutinitas.
Setiap hari, kondisi pasang surut air laut menjadi penentu bagaimana mereka berangkat dan pulang sekolah.
Saat air surut, kaki-kaki kecil itu harus menapak lumpur dan berjalan di tengah laut. Ketika air kembali pasang, mereka harus mengandalkan sampan atau pompong kecil untuk menyeberang.
Risiko terpeleset, terluka terkena karang, terjatuh ke laut hingga menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah menjadi bagian dari perjalanan yang harus mereka hadapi.
Di tengah keterbatasan itu, anak-anak tersebut tetap berangkat sekolah.
Mereka tidak sedang mencari kemewahan. Mereka hanya ingin bersekolah.
Pernah Masuk Usulan Musrenbang, Mengapa Belum Terwujud?
Ironisnya, persoalan akses penghubung Pulau Mat Belanda bukan persoalan yang baru diketahui.
Wacana pembangunan jembatan penyeberangan maupun pelantar penghubung disebut pernah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Belakang Padang.
Harapan warga pun sempat tumbuh.
Sebab, bagi masyarakat Pulau Mat Belanda, akses penghubung bukan sekadar proyek pembangunan. Infrastruktur tersebut menyangkut keselamatan anak-anak, akses kesehatan, mobilitas warga hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Namun, hingga kini, realisasi akses penghubung yang dinantikan warga belum juga terlihat.
Pertanyaan pun muncul.
Apakah pembangunan tersebut terkendala efisiensi anggaran? Ataukah akses Pulau Mat Belanda belum menjadi prioritas pembangunan?
Pertanyaan itu tentu membutuhkan jawaban pemerintah.
Sebab, ketika sebuah usulan pembangunan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat, warga tentu berharap ada kejelasan: kapan akan diwujudkan, apa kendalanya, dan bagaimana solusi pemerintah?
Bukan Hanya Sekolah, Nyawa Warga Juga Dipertaruhkan
Persoalan akses di Pulau Mat Belanda ternyata tidak berhenti pada urusan pendidikan.
Ketiadaan akses penghubung yang memadai juga menjadi persoalan serius ketika warga menghadapi kondisi darurat.
Bayangkan ketika seseorang tiba-tiba jatuh sakit tengah malam dan membutuhkan pertolongan medis secepatnya.
Dalam kondisi seperti itu, waktu menjadi sangat berharga.
Namun, warga masih harus berhadapan dengan kondisi laut. Ketika air surut, jalur lumpur dan karang menjadi hambatan. Saat air pasang, warga harus mencari sarana transportasi laut untuk mengevakuasi pasien.
Situasi semakin berat jika kondisi cuaca tidak bersahabat atau tidak ada pompong yang dapat segera digunakan.
Begitu pula ketika ada warga meninggal dunia.
Keluarga yang sedang berduka harus kembali menghadapi persoalan akses untuk membawa jenazah menuju tempat pemakaman di Belakang Padang.
Di saat masyarakat membutuhkan proses yang cepat, aman dan layak, mereka justru harus berjibaku dengan kondisi laut yang bergantung pada pasang surut.
Mereka Hanya Meminta Akses yang Layak
Pulau Mat Belanda mungkin berada di wilayah Kota Batam. Namun, kondisi akses yang dihadapi masyarakatnya seolah memperlihatkan masih adanya jarak antara pusat pembangunan dan kehidupan warga di pulau-pulau kecil.
Anak-anak tetap sekolah meski harus berjalan di lumpur.
Warga tetap beraktivitas meski harus bergantung pada pasang surut air laut.
Orang sakit tetap harus dievakuasi meski aksesnya terbatas.
Dan ketika kematian datang, keluarga tetap harus mengantar jenazah meski perjalanan penuh kendala.
Pertanyaannya, sampai kapan kondisi seperti ini harus menjadi bagian dari keseharian masyarakat Pulau Mat Belanda?
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadikan persoalan tersebut sebagai catatan dalam forum Musrenbang, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dan terukur.
Jika pembangunan jembatan atau pelantar belum memungkinkan dalam waktu dekat, setidaknya diperlukan solusi sementara yang mampu menjamin keselamatan anak sekolah dan mempercepat akses warga dalam kondisi darurat.
Sebab, pembangunan sejatinya bukan hanya tentang gedung tinggi, jalan besar atau kawasan industri.
Pembangunan juga tentang memastikan seorang anak dapat berangkat sekolah tanpa harus mempertaruhkan nyawanya.
Dan tentang memastikan ketika keadaan darurat datang, warga Pulau Mat Belanda tidak lagi harus bertanya-tanya apakah laut sedang bersahabat atau tidak.
Reporter : Rangga
