Batam | Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak PT PLN Batam mengevaluasi ulang skema kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman listrik total atau blackout pada 12 Oktober 2026.
Ombudsman menilai kompensasi harus diberikan secara proporsional dan berkeadilan. Sebab, pemadaman yang berlangsung selama 15 hingga 18 jam itu berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga dunia usaha. Jumlah pelanggan terdampak diperkirakan mencapai 411 ribu.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Siadari mengatakan, kompensasi tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Besarannya juga harus mempertimbangkan dampak dan kerugian nyata yang dialami pelanggan, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“PLN Batam harus mengkaji ulang skema kompensasi ini secara menyeluruh. Jangan hanya dilihat dari sisi kepatuhan aturan di atas kertas, tapi lihat juga seberapa besar dampak kerugian yang dirasakan masyarakat di lapangan, terutama pelaku UMKM yang produknya rusak dan usahanya terhenti total,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Ombudsman Kepri turut menyoroti perbedaan dasar perhitungan kompensasi dalam skema yang direncanakan PLN Batam. Pelanggan rumah tangga dan kelompok umum lainnya disebut hanya akan menerima kompensasi sebesar 10 persen dari biaya beban.
Sementara itu, pelanggan bisnis dan layanan khusus atau business to business (B2B) direncanakan memperoleh kompensasi sebesar 15 hingga 25 persen dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL).
Menurut Lagat, perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Apalagi, pemadaman listrik tersebut berdampak terhadap ratusan ribu pelanggan.
“Perbedaan dasar perhitungan ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Apalagi, pemadaman kemarin berdampak luas bagi ratusan ribu pelanggan,” tambahnya.
Ombudsman Soroti Acuan Regulasi
Selain besaran kompensasi, Ombudsman Kepri juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan PLN Batam dalam menentukan skema ganti rugi. Lagat menilai perusahaan tidak seharusnya hanya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Menurut dia, regulasi yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga perlu menjadi acuan. Terlebih, seluruh saham PLN Batam dimiliki PT PLN (Persero).
Lagat mencontohkan penyesuaian tarif listrik PLN Batam yang kini menggunakan persetujuan Menteri ESDM melalui Kepmen ESDM Nomor 354.K/TL.04/MEM.L/2026, bukan lagi mengacu pada Pergub Kepri.
Atas dasar itu, Ombudsman mendorong agar standar kompensasi juga diselaraskan dengan ketentuan nasional, di antaranya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam ketentuan yang dirujuk Ombudsman tersebut, kompensasi dihitung berdasarkan lamanya gangguan yang melampaui standar mutu pelayanan.
Untuk gangguan lebih dari delapan hingga 16 jam, kompensasi disebut dapat mencapai 200 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Sementara gangguan lebih dari 16 hingga 40 jam dapat mencapai 300 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Ketentuan tersebut memiliki pengecualian bagi konsumen layanan khusus golongan tarif L.
Meski memberikan sejumlah catatan, Ombudsman Kepri mengapresiasi langkah PLN Batam yang telah menggandeng tim independen untuk mengkaji penyesuaian Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan biaya kelistrikan.
Lagat berharap kajian tersebut menghasilkan keputusan yang objektif serta mengutamakan perlindungan konsumen.
“Kami berharap kajian tim independen ini menghasilkan keputusan yang objektif dan berpihak pada perlindungan konsumen. Kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan hanya dengan menyalakan listrik kembali, tetapi lewat kesungguhan PLN Batam dalam merespons kerugian dan harapan masyarakat secara bertanggung jawab,” tutupnya.
Sebelumnya, Manajer Komunikasi dan Humas PT PLN Batam, Vidya Kartika, menyatakan kompensasi bagi pelanggan terdampak blackout dihitung sebesar 10 persen dari biaya beban sesuai golongan daya masing-masing.
Untuk pelanggan prabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk token listrik gratis yang diterbitkan secara otomatis saat pelanggan melakukan pengisian token pada November 2026. Sementara pelanggan pascabayar mendapatkan kompensasi melalui penyesuaian tagihan listrik bulan yang sama.
PLN Batam juga mengakui belum memiliki skema ganti rugi langsung secara individual bagi pelaku UMKM yang mengalami kerugian bisnis maupun kerusakan produk akibat pemadaman tersebut.
