Batam | Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, meminta bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi keluarga nelayan.
Menurut Amsakar, bantuan peralatan usaha tidak boleh berhenti sebatas seremoni penyerahan. Setelah bantuan diterima, setiap kelompok harus memiliki langkah konkret untuk meningkatkan produksi sekaligus pendapatan.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada 15 Poklahsar binaan Dinas Perikanan Kota Batam di fasilitas umum Perumahan Phoenix Garden, RT 006/RW 018, Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Senin (14/9/2026).
Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Batam, Hj. Erlita Sari Amsakar.
Dari 15 kelompok penerima bantuan, sebanyak 13 kelompok berasal dari wilayah hinterland dan dua kelompok dari mainland.
Amsakar menegaskan, substansi pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi secara produktif.
“Substansi pembangunan itu adalah mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan masyarakat,” kata Amsakar.
Ia meminta kelompok penerima segera menyusun rencana kegiatan setelah bantuan disalurkan. Peralatan yang diberikan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kapasitas produksi.
“Jangan berhenti pada seremoni saja. Setelah barang ini diserahkan, kelompok harus membuat langkah-langkah dan kegiatan yang produktif,” ujarnya.
Amsakar mencontohkan, bantuan peralatan seperti blender dan sarana pendukung pengolahan lainnya harus mampu meningkatkan jumlah produksi kelompok.
Jika sebelumnya suatu kelompok hanya mampu menghasilkan sekitar 300 produk, dengan dukungan peralatan tersebut kapasitas produksi diharapkan dapat meningkat menjadi 400 hingga 500 produk.
Kenaikan produksi itu, kata Amsakar, harus berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan keluarga.
“Kalau sebelumnya pendapatannya Rp3 juta, bagaimana bisa menjadi Rp5 juta atau Rp6 juta,” katanya.
Dorong Akses Modal hingga Rp50 Juta
Selain peralatan, Amsakar menilai pengembangan usaha Poklahsar membutuhkan dukungan permodalan. Karena itu, ia meminta kelompok tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi kepada pemerintah.
Termasuk jika persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal usaha.
Amsakar menyebut Pemko Batam memiliki program bantuan modal dengan skema pinjaman tanpa bunga. Ia bahkan meminta nilai maksimal pinjaman tersebut ditingkatkan.
“Kalau ada problem dengan modal, ada program bantuan modal nol persen. Kemarin sampai Rp20 juta, sekarang saya minta dikoreksi sampai Rp50 juta, pinjaman tanpa suku bunga,” ujarnya.
Selain program tersebut, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir (BLUD PDB) di bawah Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam.
Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian alat. Pemerintah ingin membangun mata rantai yang lebih lengkap, mulai dari peralatan, produksi, permodalan hingga pemasaran.
Amsakar pun meminta Dinas Perikanan bersama 15 kelompok penerima menyusun tindak lanjut yang jelas dan terukur.
“Setelah ini seriuskan. Rapat baik-baik dengan 15 kelompok, apa yang harus kita buat dan bagaimana cara memberikan nilai tambah kepada kelompok ibu-ibu,” katanya.
Ia menilai semakin banyak masyarakat memiliki aktivitas ekonomi produktif, semakin besar pula peluang terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi Batam Tumbuh, Pemberdayaan Terus Diperkuat
Amsakar mengatakan, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Batam.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan II 2026 mencapai 7,28 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 6,76 persen.
Realisasi investasi hingga semester I 2026 juga telah mencapai sekitar Rp29,9 triliun.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka disebut turun dari sekitar 7,06 persen menjadi 6,76 persen. Angka kemiskinan juga turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
“Ini menandakan bahwa sinergi dan kolaborasi di daerah ini sudah berjalan baik,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap berbagai program pemberdayaan masyarakat terus diarahkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Bantuan pemerintah diharapkan tidak hanya menambah peralatan, tetapi mampu melahirkan usaha yang lebih produktif dan mandiri.
Bukan Hanya Alat Tangkap, Kelompok Perempuan Juga Diberdayakan
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan bahwa bantuan kepada Poklahsar merupakan bagian dari program pemberdayaan sektor perikanan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.
Ia menyebut bantuan di sektor perikanan selama ini sering identik dengan alat tangkap untuk nelayan. Padahal, Dinas Perikanan juga memberikan perhatian kepada kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil perikanan.
“Banyak yang belum mengetahui bahwa kami juga memberikan bantuan kepada kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan,” kata Yudi.
Kelompok tersebut tidak hanya berasal dari komunitas nelayan, tetapi juga melibatkan istri nelayan di wilayah pulau-pulau, kelompok Majelis Taklim hingga kelompok PKK.
Hasil perikanan yang sebelumnya dijual dalam bentuk bahan mentah didorong untuk diolah menjadi berbagai produk makanan sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.
“Tujuannya agar hasil perikanan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi bisa diolah menjadi makanan yang memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, Dinas Perikanan membina tiga kelompok besar. Pertama, kelompok usaha bersama atau kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan berupa alat tangkap maupun mesin penunjang produksi.
Kedua, kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh dukungan sarana budidaya seperti kolam bioflok, bibit dan pakan.
Ketiga, Poklahsar yang bergerak pada pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Untuk 2026, sebanyak 15 Poklahsar mendapatkan bantuan, terdiri dari 13 kelompok di wilayah pulau dan hinterland serta dua kelompok di mainland.
Yudi juga mengajak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan agar membentuk kelompok terlebih dahulu.
Proses pembentukan kelompok dapat dikoordinasikan melalui penyuluh perikanan maupun pihak kelurahan. Setelah terbentuk, kelompok dapat mengusulkan program bantuan untuk tahun berikutnya.
“Bapak dan ibu harus tergabung dalam kelompok pengolahan hasil perikanan. Nanti bisa menghubungi penyuluh kami dan kelurahan. Kami akan membantu membentuk kelompok dan mengusulkannya untuk mendapatkan bantuan tahun depan,” jelasnya.
Ia berharap bantuan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran.
“Harapan kami kelompok bisa terus bertahan, berproduksi dan meningkatkan hasil sehingga ikut membantu perekonomian keluarga,” pungkas Yudi.
Reporter : Ridwan
