Tanjungpinang | Komisi IX DPR RI mendorong pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk segera menerapkan sistem pelabelan waktu pada setiap kemasan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai krusial guna menjamin keamanan pangan bagi para siswa sebagai penerima manfaat program.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa label tersebut harus mencantumkan batas waktu aman konsumsi secara jelas. Menurutnya, hal ini penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi keracunan makanan yang dapat terjadi jika menu MBG dikonsumsi melewati waktu kelayakan.
“Label itu bisa dipasang di ompreng MBG sehingga penerima manfaat mengetahui batas waktu (jam) aman untuk mengonsumsi makanan tersebut,” ujarnya usai meninjau dapur SPPG Polresta Tanjungpinang di Jalan Rumah Sakit, Kamis pagi (23/4).
Ia mengungkapkan, sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi sebelumnya menjadi perhatian serius, terutama yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, penerapan label waktu dinilai sebagai langkah preventif yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh dapur SPPG, termasuk di Tanjungpinang.
Selain aspek pelabelan, Komisi IX juga menyoroti pentingnya standar higienitas dalam proses pencucian wadah makan (ompreng). Menurut Nihayatul, kebersihan peralatan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas makanan yang didistribusikan.
Meski demikian, ia mengapresiasi dapur SPPG Polresta Tanjungpinang yang telah menerapkan prosedur uji makanan (food test) sebelum pendistribusian. Praktik ini dinilai efektif untuk memastikan makanan yang disajikan layak dan aman dikonsumsi.
“Saya kira food test ini sangat penting untuk diterapkan di seluruh SPPG, agar kualitas dan keamanan menu MBG benar-benar terjamin,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX juga menyempatkan diri meninjau langsung distribusi MBG di SD Katolik Tanjungpinang. Dari hasil pantauan, para siswa terlihat antusias dan menikmati menu yang disajikan, dengan olahan ayam menjadi favorit utama.
“Anak-anak terlihat sangat lahap. Tadi kita lihat, menu ayam memang paling disukai,” katanya.
Untuk mendukung optimalisasi program MBG, DPR RI turut mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Salah satunya melalui pembentukan jalur komunikasi intensif, seperti grup WhatsApp yang melibatkan pihak sekolah, pengelola SPPG, serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, komunikasi yang terbangun secara aktif akan mempermudah penanganan kendala di lapangan sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap menu yang disajikan.
“Pengawasan bersama dari seluruh stakeholder sangat diperlukan agar program prioritas Presiden ini berjalan optimal dan tepat sasaran,” tutupnya.
Pewarta : Januar
