Batam | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau di Batam, Jum’at (13/2). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur instansi yang tergabung dalam TIMPORA tingkat provinsi.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi dan komitmen bersama antarinstansi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan serta kawasan strategis dengan mobilitas internasional yang tinggi.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang diwakili oleh Kepala Kantor, Tedy Wibisono, didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Hendy Prakoso, serta Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, Andri Dwi Putra.
Agenda rapat mencakup evaluasi pelaksanaan pengawasan orang asing pada tahun sebelumnya, pembahasan kebijakan dan regulasi terkini di bidang keimigrasian, pertukaran data dan informasi antarinstansi, hingga identifikasi potensi kerawanan di lapangan. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pengawasan berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Langkah-langkah itu meliputi penguatan koordinasi operasional, peningkatan sistem pelaporan, serta optimalisasi fungsi intelijen keimigrasian sebagai garda terdepan dalam deteksi dini potensi pelanggaran.
Keikutsertaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dalam rapat ini menjadi wujud komitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh anggota TIMPORA dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim investasi dan pembangunan yang kondusif di Kepulauan Riau.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan rencana aksi bersama yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Koordinasi dan evaluasi berkala juga akan dilakukan guna memastikan pelaksanaan pengawasan orang asing berjalan optimal, terarah, dan berkelanjutan.
Pewarta : M. Yusuf Suhaili Sumber : TIKIM BLP
