Jakarta | Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menilai upaya pemerintah memindahkan warga Gaza ke Pulau Galang untuk menjalani proses pengobatan merupakan murni atas dasar kemanusiaan.
“Jadi kita tidak melihatnya sebagai bagian dari skenario besar yang dilakukan oleh Israel dalam kerangka relokasi,” kata Ace di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025)
Menurut Ace, pemindahan warga harus dilakukan karena banyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit di Gaza hancur karena diserang pihak Israel.
Nantinya, masyarakat korban perang di Gaza akan mendapatkan fasilitas kesehatan layak di Pulau Galang. Dengan demikian, warga Gaza dapat menjalani pemulihan fisik dan psikis pasca perang dengan maksimal.
“Apa yang diinginkan oleh kami untuk memberikan pengobatan, tentu harus dilihat sebagai langkah supaya masyarakat Gaza yang sedang mengalami penderitaan tersebut bisa ditangani dengan cepat,” kata Ace.
“Tentu nanti setelah mereka sehat kembali, harus dikembalikan ke Gaza,” ujar Ace lagi.
Sebelumnya, Minggu (17/8), Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah sedang mencari alternatif lokasi untuk merawat warga Gaza yang terluka, salah satunya Pulau Galang di Kepulauan Riau..
Sugiono menyatakan bahwa memberikan perawatan medis kepada warga Gaza yang terluka di Indonesia merupakan upaya kemanusiaan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto di Yordania April lalu.
Dia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo sudah berkunjung ke negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai pemberian perawatan medis warga Gaza di Indonesia.
Mengenai perawatan medis warga Gaza tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa rencana evakuasi dan bantuan pengobatan kepada warga Gaza di Pulau Galang hanya akan dilakukan setelah mendapat lampu hijau dari pihak Palestina.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Pemerintah RI masih mematangkan persiapan terkait kemungkinan penggunaan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai lokasi penampungan bagi warga Gaza yang dievakuasi.
Di sela peninjauan kesiapan HUT Ke-80 RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Prasetyo menyampaikan Pulau Galang pernah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat menjadi salah satu alternatif.
“Juga harus kita lihat, bahwa kondisi Pulau Galang ini kan juga tidak lagi seperti 2-3 tahun yang lalu, jangan sampai kemudian semangat kita itu nanti akan menimbulkan masalah lain,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah sejak April 2020, mengoperasikan Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 di Pulau Galang karena keberadaannya yang strategis, dekat dengan Bandara Internasional Hang Nadim dan memiliki akses listrik serta air memadai.
Selain itu, fasilitas ini merupakan eks kamp pengungsian Vietnam yang sudah tersedia bangunan, sehingga hanya perlu renovasi dan penyesuaian untuk kebutuhan penanganan pasien COVID-19 saat itu.
Rumah sakit ini dirancang untuk menampung sekitar 1.000 pasien dan dibagi ke dalam tiga zona fungsi: zona tempat tinggal petugas, zona isolasi dan observasi, serta zona pengembangan lanjutan.
Tujuannya adalah memberikan layanan isolasi yang memadai dan mengantisipasi lonjakan pasien, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari luar negeri.
Menanggapi kesiapan fasilitas tersebut bagi rencana evakuasi warga sipil korban perang Gaza, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan berhati-hati dan memastikan semua langkah yang diambil benar-benar siap secara infrastruktur dan logistik sebelum digunakan untuk menampung pengungsi.
“Kami sangat berhati-hati ya,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Indonesia memberikan pengobatan kepada sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, dengan layanan medis sementara direncanakan di Pulau Galang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya baru-baru ini menyatakan bahwa rencana ini merupakan misi kemanusiaan, bukan upaya pemindahan penduduk. Setelah sembuh, para pasien akan dipulangkan kembali ke Gaza.
Presiden telah menugaskan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem dan prosedur pelaksanaan program ini.
Sebelumnya, Prabowo juga menyatakan kesiapannya mengevakuasi sekitar 1.000 warga Gaza pada gelombang pertama, yang mencakup korban luka-luka, anak yatim piatu, dan penyintas trauma berat akibat konflik bersenjata dengan Israel.
