Batam | Operasi gabungan pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kembali digelar di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Rabu (29/7), berhasil menjaring sejumlah kendaraan yang masih menunggak pajak serta menemukan banyak kendaraan bekas yang belum melakukan balik nama.
Operasi gabungan PKB tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Polri, Jasa Raharja, serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan.
Dalam pelaksanaannya, seluruh kendaraan yang datang dari arah K-Square diarahkan memasuki jalur lambat di depan Kantor Dishub Batam. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan, mencocokkan data kepemilikan, serta memastikan status pembayaran pajak kendaraan.
Hasil pemeriksaan menunjukkan masih banyak kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk mempermudah masyarakat, petugas menyediakan pojok pelayanan pembayaran pajak di lokasi. Dengan layanan tersebut, pemilik kendaraan dapat langsung melunasi tunggakan tanpa harus datang ke kantor pelayanan pada hari lain.
Selain menemukan penunggak pajak, petugas juga mendapati banyak kendaraan yang telah berpindah kepemilikan, namun belum dilakukan proses balik nama. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan pemilik kendaraan dalam pengurusan administrasi maupun pendataan kendaraan di masa mendatang.
Karena itu, masyarakat yang membeli kendaraan bekas diimbau segera memanfaatkan program balik nama gratis yang masih berlangsung agar status kepemilikan kendaraan sesuai dengan identitas pemilik saat ini.
Salah seorang pengendara, Andre, mengaku mendukung pelaksanaan operasi gabungan tersebut. Menurutnya, layanan pembayaran pajak yang disediakan langsung di lokasi sangat membantu masyarakat, terutama pemilik kendaraan bekas.
“Saya tidak masalah dengan operasi ini. Malah lebih mudah karena kendaraan saya beli dari orang lain, jadi bisa langsung bayar pajaknya di sini. Setelah ini saya juga akan segera mengurus balik nama supaya administrasinya lebih mudah,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan operasi gabungan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
“Ini adalah sinergi antara Pemko Batam dan Pemprov Kepri dalam program peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bapenda Provinsi sebagai stakeholder utama bekerja sama dengan Polri, Dishub, Jasa Raharja, dan instansi terkait. Di lokasi juga kami menyediakan pojok pembayaran pajak sehingga masyarakat yang menunggak bisa langsung melunasi kewajibannya,” kata Raja Azmansyah.
Ia menjelaskan, pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan status kepemilikan kendaraan, apakah masih atas nama pemilik pertama atau telah berpindah tangan. Bagi masyarakat yang belum melakukan balik nama, pemerintah mengimbau agar segera memanfaatkan program balik nama gratis.
Raja Azmansyah menambahkan, pemerintah akan melibatkan kader pajak daerah di tingkat RT dan RW untuk membantu mendata kendaraan yang telah berpindah kepemilikan namun belum melakukan balik nama.
“Kader pajak daerah ini akan membantu pendataan di lingkungan masing-masing. Kalau ada kendaraan yang sudah dibeli dari tangan kedua atau ketiga tetapi belum balik nama, akan diarahkan untuk segera mengurus administrasi dan membayar pajaknya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPTD PPD Batam Centre, Patrick Nababan, mengatakan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota akan terus diperkuat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Riau.
“Alhamdulillah masyarakat yang taat membayar pajak sudah semakin banyak. Yang belum, kami imbau untuk segera membayar. Bagi yang belum balik nama, silakan manfaatkan program balik nama gratis. Status kepemilikan yang sesuai akan memudahkan pendataan maupun urusan lainnya,” ujarnya.
Patrick mengungkapkan, hingga pertengahan tahun 2026 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai sekitar 48 persen dari target sebesar Rp461 miliar. Pemerintah berharap operasi gabungan PKB yang dilakukan secara berkala mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat, mempercepat proses balik nama kendaraan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Pewarta : Ridwan





