Batam | Pemerintah mengarahkan penyaluran bantuan sosial berbasis satu data tunggal terpadu sebagai rujukan nasional. Kebijakan ini ditetapkan sebagai prioritas Presiden untuk memperbaiki akurasi sasaran bantuan. Landasan hukumnya tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku lintas sektor pemerintahan. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan basis data yang sama. Pengelolaan data dilakukan secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik.
Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf saat diwawancarai di sela Forum Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Kota Batam, Selasa, 20 Januari 2026.
“Ini menjadi pedoman semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Semuanya satu data dan dikelola oleh BPS,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa satu data tunggal bersifat mengikat dan operasional.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan daerah diberi mandat bersama untuk memperbarui data secara berkelanjutan.
Melalui forum APKASI, Menteri Sosial mendorong keterlibatan aktif kepala daerah hingga struktur pemerintahan terbawah. Bupati, wali kota, perangkat kelurahan dan desa, operator data, serta RT dan RW diminta berpartisipasi langsung. Mereka dianggap memiliki pengetahuan paling dekat dengan kondisi warga.
Sejalan dengan kebijakan baru, pemutakhiran data penerima bantuan sosial kini dilakukan setiap tiga bulan. Periode pembaruan ini membuat data bersifat dinamis
“Bisa saja seseorang memenuhi syarat di triwulan pertama, tapi di triwulan kedua sudah tidak memenuhi syarat. Data sekarang dinamis,” ujarnya.
Dampak kebijakan tersebut terlihat pada penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Penerima yang memenuhi kriteria pada satu periode belum tentu memenuhi kriteria pada periode berikutnya.
Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah membuka kanal koreksi data bagi masyarakat. Usul sanggah dapat disampaikan melalui aplikasi Cek Bansos, call center Kementerian Sosial, maupun pemerintah daerah setempat. Mekanisme ini dirancang sebagai kontrol publik atas data bantuan.
