Batam | Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyatakan terbuka terhadap wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Batam. Meski mendukung rencana tersebut, Ansar menegaskan bahwa realisasinya harus didahului kajian kelayakan secara menyeluruh, terutama menyangkut efisiensi, manfaat energi, dan aspek keselamatan.
Ansar mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti lokasi yang akan dipilih maupun detail rencana pembangunan PLTN di Batam. Menurutnya, informasi tersebut masih sebatas pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
“Kalau itu saya belum tahu,” kata Ansar saat ditanya mengenai lokasi pembangunan PLTN di Batam, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepri masih menunggu perkembangan pembahasan dan hasil kajian yang dilakukan pemerintah pusat sebelum mengambil sikap lebih jauh terkait rencana tersebut.
“Itu kan baru disampaikan Pak Bahlil ya, nanti soal kelayakannya kan pemerintah pusat pasti lakukan kajian dulu,” ujarnya.
Kendati demikian, Ansar tidak menutup kemungkinan pembangunan PLTN di Batam dapat direalisasikan apabila hasil kajian menunjukkan teknologi tersebut lebih efisien, aman, serta memiliki prospek yang baik untuk mendukung kebutuhan energi di masa mendatang.
“Kalau lebih efisien, lebih aman, lebih prospeknya bagus ke depan, pengamanannya bagus, kenapa tidak,” katanya.
Wacana pembangunan PLTN di Batam sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan, pemerintah telah menjalin pembicaraan dan kerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.
Batam menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kajian pemerintah untuk pembangunan PLTN. Proyek tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi di masa depan.
“Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir. Salah satu di antaranya nuklir yang akan kita tempatkan masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam, untuk bagaimana mendorong ketahanan energi, ini masih dalam perhitungan,” ujar Bahlil, Senin (26/10/2026).
Selain Batam, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah wilayah lain sebagai calon lokasi pembangunan PLTN, di antaranya Halmahera di Maluku Utara, Kalimantan, dan Sumatra.
Khusus untuk rencana pembangunan PLTN di Halmahera, Bahlil menyebut pemerintah tengah mengkaji kerja sama dengan Rusia. Sementara untuk wilayah lainnya, pemerintah akan mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dan kemampuan teknologi nuklir yang telah teruji.
“PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu, itu adalah kerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang masih dalam kajian, itu dengan Rusia,” ungkapnya.
Bahlil menegaskan, seluruh rencana pembangunan PLTN di sejumlah wilayah tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih harus menyelesaikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk memastikan kesiapan proyek sebelum menentukan negara mitra maupun tahapan pembangunan.
“Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan ya. Untuk negaranya, negara yang punya kemampuan nuklir lah, yang punya, yang sudah teruji lah kira-kira begitu,” pungkas Bahlil.
