Batam | Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meluapkan kekecewaan dan kemarahannya usai dituding menyebarkan informasi bohong (hoaks) terkait dugaan kekerasan dalam proyek Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Tudingan itu muncul setelah Rieke menyampaikan sejumlah temuan yang dianggapnya sebagai pelanggaran kemanusiaan dalam proses relokasi warga Rempang, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama warga Batam di Hotel Marriott Batam, Jumat (18/7/2025). Dalam forum resmi itu, ia menyinggung insiden 8 Juli di Tanjung Banon, yang disebutnya sebagai bentuk penggusuran paksa dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga lanjut usia.
“Saya ingin klarifikasi, karena dalam pemberitaan saya dituduh menyebarkan hoaks. Padahal ini adalah forum resmi DPR. Saya merasa tidak aman, saya merasa terancam,” tegas politisi PDI Perjuangan itu dengan suara meninggi.
Rieke menilai respons BP Batam yang justru menggelar konferensi pers dan menuduh dirinya menyebar hoaks sebagai bentuk intimidasi terhadap fungsi pengawasan DPR. Ia bahkan menyatakan, “Jangankan orang Rempang, seluruh Indonesia juga tahu kok bahwa kekerasan itu terjadi.”
Rieke pun mengutip pernyataan Presiden Prabowo: “Saya tidak takut demi rakyat, bangsa, dan negara. Saya tidak takut.”
Warga dan Tim Panja Komisi VI Dukung Pernyataan Rieke
Dalam audiensi yang sama, Siti Hawa alias Nek Aweu, tokoh warga Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMARG-B), membenarkan bahwa intimidasi dan kekerasan masih berlangsung hingga saat ini, terutama di kawasan Tanjung Banon. Ia juga mengeluhkan minimnya informasi resmi terkait kelanjutan program dan status lahan warga.
Ketua Tim Panja Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa meskipun Rempang Eco-City tidak lagi tercantum dalam daftar eksplisit Program Strategis Nasional (PSN), proyek ini tetap masuk dalam rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Ia berjanji akan memanggil kembali pihak BP Batam dalam rapat lanjutan untuk mendalami pernyataan kontroversial tersebut.
BP Batam: Tidak Ada Kekerasan, Rieke Disebut Sebar Ketakutan
Menanggapi pernyataan Rieke, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota Batam tidak pernah melakukan kekerasan maupun kriminalisasi terhadap warga Rempang. Ia menyebut narasi yang disampaikan Rieke sebagai “cerita masa lalu” yang dipelintir untuk menakut-nakuti masyarakat dan merusak iklim investasi.
“Silakan anggota DPR datang langsung ke lapangan. Di masa kepemimpinan kami, tidak ada kekerasan,” kata Claudia dalam rilis tertanggal 30 April 2025.
Claudia menambahkan, informasi keliru yang disebarkan bisa menimbulkan efek buruk terhadap kepercayaan investor yang tengah dijajaki dalam proyek besar itu. “Kami membawa pembangunan, bukan pemaksaan. Kami ingin Rempang menjadi kawasan masa depan yang inklusif,” tegasnya.
