Jakarta | Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Muhammad Fachri, memberi arahan untuk meningkatkan kualitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, penempatan PMI juga akan meningkatkan kesejahteraan yang berdampak pada kenaikan devisa.
Fachri menjelaskan bahwa menyelenggarakan pelindungan PMI di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah.
Ia mengungkapkan hal itu sebagai narasumber dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan dalam memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Fachri menekankan pentingnya melindungi desa dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Menurut dia, banyak pekerja migran Indonesia berasal dari desa untuk bekerja di luar negeri.
“Maka, bentuk kerja sama yang dilakukan oleh KemenP2MI adalah pembentukan dan peresmian Desa Migran Emas di berbagai daerah,” ujar Fahri.
Lanjutnya, hingga saat ini ada 70 desa yang telah berkomitmen membentuk Desa Migran Emas. Adapun target kami adalah 400 Desa Migran Emas.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama, menyebut pengetahuan instrumen hukum dan HAM merupakan hal yang penting. Hal tersebut dikarenakan pekerja migran yang rentan dieksploitasi dan penyelundupan illegal.
“Pengetahuan hukum dan HAM itu penting bagi para petugas di garis depan dalam melindungi para migran yang rentan. Perdagangan manusia itu ekploitatif korban, sementara penyelundupan migran terjadi karena adanya permintaan perjalanan ilegal dengan imbalan uang,” kata Sepriady.
Ia berpendapat tidak mudah untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang akan berangkat maupun telah berangkat. Selain itu, keluarga mereka juga akan diperhatikan.
Hasil dari migran tersebut terkadang tidak diolah dengan baik, sehingga menjadi perhatian Menteri P2MI dan Presiden Prabowo. Fachri juga mebtebut akan ditambahnya jumlah pekerja migran yang high skilled.
