Belakang Padang | Seusai membuka ajang Pacu Laut di Perairan Dataran Elang-elang Laut Kecamatan Belakang Padang dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Kantor Pos Angkatan Laut (Posal) Sambu, Sabtu (19/8/2025)
Kehadiran Wali Kota Batam Amsakar Achmad disambut hangat oleh Komandan Posal (Danposal) Sambu, Letda (Laut) Babullah, beserta jajaran prajurit TNI AL. Dalam kesempatan itu, turut hadir pula perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV, yang diwakili oleh Anggota Aster Kodaeral IV, Letkol (Laut) Teknik, Amiruddin.
Suasana kunjungan berlangsung penuh keakraban, ditandai dengan jabat tangan, bincang santai, serta penegasan sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus mendukung kehidupan masyarakat pesisir.
Dalam kunjungannya, Amsakar mengapresiasi peran TNI AL, khususnya Posal Sambu, yang selama ini turut menjaga keamanan laut serta mendukung masyarakat pesisir dalam berbagai kegiatan, termasuk kelancaran tradisi pacu laut.
“Sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI AL sangat penting, apalagi Batam merupakan wilayah perbatasan dengan jalur perairan yang strategis. Kehadiran Posal Sambu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut,” ujar Amsakar.
Sementara itu, Danposal Sambu, Letda (Laut) Babullah, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan orang nomor satu di Kota Batam tersebut. Menurutnya, perhatian dari pemerintah daerah menjadi semangat tersendiri bagi prajurit di lapangan.
“Kami merasa terhormat atas kunjungan Pak Wali Kota Batam ke Posal Sambu. Ini bukti perhatian dan dukungan nyata pemerintah daerah terhadap TNI AL. Kami siap bersinergi menjaga keamanan laut sekaligus mendukung kegiatan masyarakat pesisir, agar semua berjalan aman dan lancar,” ungkapnya.
Kunjungan ini semakin bermakna dengan kehadiran perwakilan Kodaeral IV, Letkol (Laut) Teknik Amiruddin, yang menunjukkan dukungan penuh jajaran TNI AL terhadap sinergi pemerintah daerah dan masyarakat pesisir.
