Batam | Ribuan driver online di Kota Batam akan menggelar aksi damai pada 20 Mei 2025 mendatang.
Aksi bertajuk “Aksi 205” yang dilakukan serentak di 14 kota di Indonesia ini, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
Di Batam, aksi ini digerakkan oleh Komunitas Andalan Driver Online (Komando), Aliansi Driver Online Batam (Adob) serta didukung belasan komunitas ojek online lainnya dari pengemudi roda dua (R2) maupun roda empat (R4).
“Kita jadikan 20 Mei sebagai momentum kebangkitan transportasi online. Kita turun aksi damai sebagai bentuk kekecewaan kami atas sejumlah kebijakan aplikator yang makin memberatkan driver,” ujar Feryandi Tarigan, Ketua Komando Batam kepada media, Sabtu (17/5/2025).
Ia melanjutkan, massa aksi akan membawa sejumlah tuntutan dan bergerak ke sejumlah titik di Batam.
“Aksi akan menyasar enam titik yaitu Kantor Grab Batam, Gojek, Maxim, DPRD Kota Batam, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor Perwakilan Gubernur Kepri,” sebutnya
Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penerapan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
Hal itu tertuang dalam SK Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024, yang mengatur tarif layanan transportasi online.
Dalam aksi tersebut ia memperkirakan, sedikitnya 2.000 driver akan turun ke jalan.
“Yang sudah terkonfirmasi sekitar 2.000 driver R2 dan R4, Komando dan ADOB. Kita (Komando) sebagai penanggung jawab, dan di Batam ini ada banyak komunitas dan saat dikonfirmasi sepakat untuk turun,” kata Tarigan.
Mereka membawa lima tuntutan utama, yakni:
1. Seluruh aplikator wajib mengikuti SK Gubernur Kepri Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024 terkait tarif resmi transportasi online.
2. Hapus program Grab Hemat
3. Hapus program GoFood Goceng
4. Batasi potongan maksimal 10 persen dari total tarif yang dibayarkan penumpang
“Ini tambahan untuk Maxim, kami dari Roda 4 berharap tidak ada lagi pemasangan stiker Maxim di mobil, karena bagi mobil baru atau pengguna baru susah dapat orderan,” katanya.
Tuntutan ini juga berdasar pada sejumlah hal yang dinilai tak menguntungkan bagi driver, contohnya soal potongan aplikator.
“Kami meminta potongan aplikasi itu maksimal 10 persen. Karena prakteknya ini lebih dari 20 persen. Contohnya ketika penumpang memesan, di jarak terdekat misal R2 harganya Rp9.000, itu driver hanya dapat Rp6.000. Berarti potongannya bisa 20-25 persen untuk jasa layanan, aplikasi, dan operasional, ” terangnya.
Ia menambahkan, aksi ini adalah bentuk seruan nasional agar aplikator lebih adil dalam memperlakukan mitra driver.
