Lingga | Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga terus mengambil langkah proaktif dalam mendorong tata kelola Dana Desa (DD) yang akuntabel dan transparan. Melalui program edukasi hukum, Kejari Lingga mulai menggencarkan pendampingan terhadap kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Lingga.
Langkah awal dimulai dari Kecamatan Singkep, melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Sanggar Praja Kecamatan Singkep pada Rabu (16/7). Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari forum diskusi “Jaga Desa” yang sebelumnya diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lingga, Februari lalu.
Dalam kegiatan ini, para kepala desa menerima pemahaman langsung dari Jaksa Pengacara Negara terkait aturan hukum, regulasi pengelolaan keuangan desa, mekanisme pertanggungjawaban anggaran, serta solusi hukum atas potensi sengketa administratif.
“Kami ingin memastikan para kepala desa memahami betul aturan hukum dalam mengelola Dana Desa. Ini langkah preventif agar tidak terjadi penyimpangan dan agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kepala Kejari Lingga, Amriyata.
Amriyata juga menegaskan bahwa Kecamatan Singkep menjadi titik awal dari rangkaian pendampingan hukum yang akan menyasar seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga. “Ini baru permulaan. Selanjutnya, kami akan menyambangi kecamatan lain agar edukasi ini merata,” tambahnya.
Kegiatan ini disambut antusias para kepala desa yang hadir. Mereka menyampaikan harapan agar pendampingan hukum seperti ini menjadi agenda rutin. Menurut mereka, pendampingan dari kejaksaan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.
Kejari Lingga menargetkan melalui penguatan pemahaman hukum ini, setiap desa di Kabupaten Lingga dapat membangun sistem tata kelola keuangan yang profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
