Batam | Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Iftitah Sulaiman Suryanagara, memberikan klarifikasi terkait isu penundaan investasi di kawasan Pulau Rempang, Batam. Ia menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak berlaku untuk seluruh wilayah, melainkan hanya di area Sembulang salah satu titik dengan resistensi sosial tertinggi.
Menurut Iftitah, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat yang terdampak proyek Rempang Eco City. “Penundaan yang kami maksud bersifat terbatas. Hanya di wilayah tertentu seperti Sembulang, bukan seluruh kawasan Rempang,” jelasnya dalam pernyataan resmi, Kamis (31/7).
Penundaan ini disebut sebagai upaya preventif sekaligus responsif terhadap dinamika sosial di lapangan. Warga Sembulang, yang masih menolak relokasi, terus menyuarakan hak atas tanah ulayat dan kekhawatiran akan dampak lingkungan dari proyek tersebut.
Di sisi lain, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan belum menerima informasi resmi dari Kementerian Transmigrasi terkait usulan penundaan investasi di Sembulang. Kepala Biro Humas dan Protokol BP Batam, Mohamad Taofan, mengatakan saat ini fokus koordinasi dengan kementerian masih pada percepatan pembangunan hunian bagi warga yang telah direlokasi.
“Hingga kini kami belum menerima pemberitahuan resmi. Tapi jika ada kebijakan baru dari pusat, tentu akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya, Kamis (31/7/2025)
BP Batam bersama Kementerian Transmigrasi dan Kementerian PUPR kini tengah mempercepat pembangunan hunian tetap dan sarana pendukung lainnya. Fasilitas yang disiapkan meliputi rumah, akses jalan, hingga utilitas dasar bagi warga yang pindah dari Rempang.
Taofan berharap, sinergi antar kementerian ini dapat mempercepat proses relokasi dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Meski diwarnai dinamika di lapangan, proses relokasi di Rempang hingga saat ini terus berjalan.
