Batam | Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan hingga kini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitas pendidikan tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Untuk Kota Batam, Sekolah Rakyat belum direalisasikan dan masih berada dalam tahap proses.
Keberadaan sekolah ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling tidak mampu. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan nasional pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat ditemui di sela Forum Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Kota Batam, Selasa, 20 Januari 2026.
“Untuk Kepri, setiap tahun ini sudah ada tiga yang beroperasi, yakni di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang. Batam belum, masih proses, tapi pada akhirnya akan ada,” ujarnya.
Menteri Sosial menjelaskan kapasitas Sekolah Rakyat tidak diseragamkan di setiap daerah. Jumlah siswa ditentukan oleh ketersediaan dan kelayakan gedung yang digunakan. Beberapa sekolah hanya menampung 50 siswa, sementara lainnya mampu menampung hingga 200 siswa.
Peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak. Pemerintah memprioritaskan anak-anak yang belum pernah bersekolah atau berisiko putus sekolah. Seleksi dilakukan melalui pendataan sosial yang melibatkan pemerintah daerah.
Pelaksanaan sekolah berasrama di wilayah terpencil seperti Natuna dan Anambas diakui menghadapi tantangan adaptasi. Sejumlah siswa mengalami kesulitan pada fase awal karena belum terbiasa tinggal di asrama. Namun, setelah satu hingga dua bulan, mayoritas siswa mampu menyesuaikan diri.
Dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lintas kementerian. Kementerian Perhubungan dilibatkan untuk mendukung akses transportasi, sementara Kementerian Pekerjaan Umum berperan dalam penyediaan infrastruktur. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar program berjalan efektif. Skema ini menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra aktif, bukan sekadar pelaksana.
“Kita ini tim besar. Bupati, wali kota, gubernur ikut semua. Ini bukan hanya Kementerian Sosial, tapi menerjemahkan gagasan Presiden secara bersama-sama,” jelasnya.
Secara nasional, hingga tahun ajaran 2025–2026 tercatat 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Sebagian masih menggunakan gedung sementara milik pemerintah provinsi atau kementerian. Pemerintah menargetkan pembangunan minimal 100 gedung permanen setiap tahun melalui APBN.
