Belakang Padang | Upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat terus dilakukan pemerintah melalui program peningkatan kualitas sanitasi permukiman. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pada tahun 2026 adalah Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam yang masuk dalam kawasan kumuh dan menjadi satu-satunya lokasi penerima program bantuan sanitasi dari pemerintah pusat di Kota Batam tahun ini.
Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Permukiman Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kantor Lurah Tanjung Sari, Rabu (10/6/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau, Henny Ferniza, ST, MT, menjelaskan bahwa Kelurahan Tanjung Sari termasuk kawasan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kota Batam kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan kawasan kumuh.
Menurutnya, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, masih terdapat sejumlah kondisi yang belum memenuhi standar lingkungan dan kesehatan yang layak, sehingga diperlukan intervensi secara bertahap dan terintegrasi.
“Kawasan ini merupakan usulan dari daerah kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan penanganan kawasan kumuh. Ketika kami melihat kondisi di lapangan, masih banyak yang belum sesuai dengan standar yang diharapkan,” ujar Henny.
Ia menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek lingkungan yang saling berkaitan.
“Untuk meningkatkan kualitas perumahan di kawasan kumuh, yang dibenahi bukan hanya rumahnya, tetapi juga lingkungannya. Mulai dari jalan lingkungan, sistem sanitasi, pengelolaan sampah hingga penyediaan air bersih. Masing-masing sektor telah dibagi sesuai kewenangan instansi terkait, dan kebetulan kami berada pada sektor sanitasi,” katanya.
Henny menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah serta dukungan masyarakat.
“Ini bukan hanya kewenangan pusat saja, tetapi juga menjadi kewenangan daerah untuk bersama-sama menuntaskan persoalan kawasan kumuh,” tambahnya.
Untuk program tahun 2026, Kelurahan Tanjung Sari menjadi satu-satunya wilayah di Batam yang memperoleh bantuan peningkatan sanitasi permukiman. Awalnya terdapat sekitar 400 rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Namun setelah mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia, program tersebut sementara hanya dapat menjangkau sekitar 100 rumah.
“Dari usulan sekitar 400 rumah, tentunya nanti akan diverifikasi kembali. Karena keterbatasan anggaran, saat ini yang dapat ditangani sekitar 100 rumah dengan nilai anggaran mencapai Rp2,4 miliar untuk wilayah Kelurahan Tanjung Sari,” jelasnya.
Sementara itu, Lurah Tanjung Sari, M. Yamin, menyambut baik program tersebut dan menyebut bantuan ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir.
Menurut Yamin, kondisi sanitasi di Kelurahan Tanjung Sari memiliki karakteristik yang berbeda antara wilayah daratan dan pesisir. Pada kawasan daratan, sebagian besar rumah warga telah memiliki septic tank dan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.
Namun kondisi berbeda masih ditemukan pada permukiman yang berada di bibir pantai dan kawasan pesisir.
“Kelurahan Tanjung Sari terdiri dari wilayah darat dan pesisir. Untuk wilayah darat, kami menilai kondisinya sudah cukup baik karena hampir setiap rumah telah memiliki septic tank yang memenuhi syarat kesehatan. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, terutama yang berada di bibir pantai hingga ke ujung pemukiman, masih banyak yang belum memiliki jamban yang sesuai standar kesehatan,” ungkap Yamin.
Ia mengakui bahwa persoalan sanitasi di kawasan pesisir menjadi salah satu tantangan terbesar yang selama ini dihadapi pemerintah kelurahan. Sebagian masyarakat masih menggunakan sistem pembuangan limbah yang langsung mengarah ke laut, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maupun kesehatan.
Meski demikian, Yamin bersyukur karena Tanjung Sari terpilih sebagai penerima program nasional tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
“Saya sangat bersyukur karena kelurahan kami mendapatkan program ini. Walaupun memang masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami manfaatnya karena mereka sudah merasa nyaman dengan kondisi sanitasi yang ada saat ini, termasuk penggunaan WC jemplung yang selama ini digunakan,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga dari perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
“Inilah yang harus kita ubah bersama. Bukan hanya membangun fasilitasnya, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat dan lebih peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.
Yamin menambahkan bahwa persoalan sanitasi di kawasan pesisir merupakan masalah yang sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan dukungan semua pihak untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Mari kita sukseskan program ini bersama-sama. Ini merupakan anugerah bagi Kelurahan Tanjung Sari karena terpilih mendapatkan bantuan. Tidak semua daerah memperoleh kesempatan yang sama. Kami berharap masyarakat dapat mendukung dan memanfaatkan program ini demi kesehatan keluarga dan lingkungan yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran sebesar Rp2,4 miliar serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, program peningkatan kualitas sanitasi permukiman di Kelurahan Tanjung Sari diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan kualitas lingkungan pesisir, sekaligus menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan layak huni.
Pewarta : M. Yusuf Suhaili Editor : Zaki
