Batam | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali memperkuat peran masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian dengan membentuk Desa Binaan Imigrasi di RW 23, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Selasa (9/6/2026).
Program ini menjadi bagian dari strategi preventif Imigrasi Batam dalam menekan potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra pengawasan di wilayahnya.
Peresmian Desa Binaan Imigrasi dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan Batu Ampar, perangkat Kelurahan Tanjung Sengkuang, tokoh masyarakat, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi keimigrasian yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung upaya pengawasan keimigrasian di lingkungan sekitar.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menjelaskan, Kelurahan Tanjung Sengkuang dipilih sebagai lokasi Desa Binaan Imigrasi karena memiliki posisi strategis sebagai kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
“Pembentukan Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah nyata dalam memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat. Tanjung Sengkuang memiliki letak yang strategis sehingga masyarakat di wilayah ini diharapkan dapat menjadi mitra Imigrasi dalam mendeteksi secara dini berbagai indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Penyelundupan Manusia,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai garda terdepan yang mampu mengenali berbagai aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Pemerintah Kecamatan Batu Ampar. Camat Batu Ampar menyampaikan apresiasi atas inisiatif Imigrasi Batam yang dinilai mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap ancaman perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Selain itu, program ini dinilai dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari praktik kejahatan transnasional.
Dalam sesi sosialisasi, petugas Imigrasi memberikan edukasi kepada warga mengenai berbagai modus yang kerap digunakan pelaku TPPO dan TPPM untuk merekrut maupun memberangkatkan korban secara ilegal. Masyarakat juga diberikan pemahaman tentang mekanisme pelaporan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, serta pentingnya peran warga sebagai bagian dari jaringan pengawasan berbasis komunitas.
Antusiasme warga terlihat selama kegiatan berlangsung. Masyarakat menyambut positif pembentukan Desa Binaan Imigrasi dan menyatakan komitmennya untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dari potensi kejahatan perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
Program ini sekaligus menjadi implementasi dari arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan keimigrasian melalui sinergi dengan masyarakat dan berbagai instansi terkait guna mencegah berkembangnya kejahatan transnasional.
Melalui Desa Binaan Imigrasi, Imigrasi Batam menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi pelayanan dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan lintas negara. Program ini diharapkan mampu memperluas edukasi keimigrasian sekaligus memperkuat sistem deteksi dini berbasis masyarakat.
Ke depan, Imigrasi Batam berkomitmen untuk terus memperluas program Desa Binaan Imigrasi ke berbagai wilayah lainnya di Kota Batam sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat pengawasan keimigrasian yang partisipatif dan berkelanjutan.
Pewarta: Said
