Tanjungpinang | Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Aziz Martindaz, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri segera memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Lingga dan menuntaskan pembangunan Pelabuhan Pekajang. Ia meminta kedua proyek infrastruktur tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, terutama agar penyelesaian pelabuhan tidak kembali molor dari target yang ditetapkan.
Desakan itu disampaikan Aziz dalam rapat paripurna laporan hasil reses DPRD Kepri, Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur di Lingga, khususnya jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Aziz menilai, pembangunan infrastruktur di Lingga belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Padahal, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan perbaikan akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
“Saya berharap Pak Gubernur dan OPD terkait itu betul-betul serius menyelesaikan persoalan,” ujar Aziz.
Politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Bintan-Lingga itu membandingkan perkembangan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Bintan telah berjalan dengan baik, sedangkan kondisi di Lingga dinilai belum mengalami kemajuan yang diharapkan.
“Di Lingga, dapil saya, kampung saya lebih bagus saat saya tidak menjadi anggota DPRD Kepri,” ucapnya.
Aziz mengungkapkan, selama dua tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kepri, ia belum melihat perbaikan berarti terhadap jalan provinsi di Lingga. Ia bahkan menyebut belum ada satu meter pun jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kepri di wilayah tersebut yang diperbaiki selama periode itu.
“Dua tahun saya jadi anggota DPRD, belum semeter pun jalan di Lingga yang menjadi kewenangan provinsi diperbaiki,” tuturnya.
Ia juga menyinggung sejumlah janji pembangunan yang disebut akan direalisasikan melalui pendanaan kementerian, tetapi hingga kini belum terwujud.
Menurut Aziz, panjang ruas jalan di ibu kota Kabupaten Lingga yang menjadi perhatiannya mencapai sekitar 12 kilometer. Jika kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kepri belum mencukupi, ia meminta pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar perbaikan jalan tersebut dapat diakomodasi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Selain persoalan jalan, Aziz turut menyoroti pembangunan Pelabuhan Pekajang yang dinilainya perlu segera dituntaskan. Ia menyebut anggaran untuk pembangunan pelabuhan tersebut telah dialokasikan, tetapi jumlahnya belum mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
Karena itu, ia mendesak Pemprov Kepri memastikan pembangunan Pelabuhan Pekajang rampung pada 2027. Aziz menegaskan, penyelesaian proyek tersebut tidak boleh kembali tertunda karena masyarakat telah menaruh harapan terhadap pembangunan fasilitas tersebut.
Ia bahkan melontarkan pernyataan keras sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kemungkinan keterlambatan penyelesaian proyek itu.
“Saya ingatkan sekali lagi, kalau tak selesai tahun depan, saya balikkan meja ini, betul, daripada saya dimarahi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, belum memberikan tanggapan terkait kritik dan desakan yang disampaikan Aziz. Saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna, Misni tidak merespons permintaan wawancara mengenai persoalan tersebut.
