Jakarta | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menghadirkan kanal pengaduan masyarakat bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini memudahkan publik melaporkan permasalahan pajak dan bea cukai langsung ke Menteri Keuangan.
Kanal tersebut menjadi bagian dari reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan.
Melalui unggahan resminya, Menkeu Purbaya menjelaskan mekanisme pelaporan cukup mudah. Masyarakat cukup mengirim pesan ke nomor WhatsApp 0822-4040-6600 dengan mencantumkan identitas dan alamat e-mail aktif.
Selain identitas, pelapor juga perlu menyertakan kronologi kejadian dan bukti pendukung seperti foto atau tangkapan layar. Informasi yang lengkap membantu tim Kementerian Keuangan memverifikasi laporan dengan lebih cepat dan akurat.
Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diproses. Proses ini memastikan laporan valid, relevan, dan sesuai dengan kategori permasalahan yang dilaporkan masyarakat.
Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tim ini bertugas memilah dan menindaklanjuti laporan berdasarkan tingkat pelanggaran dan urgensinya.
Dalam dua hari pertama peluncurannya, kanal Lapor Pak Purbaya sudah menerima lebih dari 15 ribu pesan. Sebagian besar aduan menyoroti perilaku pegawai Bea Cukai serta pelayanan publik yang dianggap belum optimal.
Menkeu Purbaya menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Ia juga berkomitmen memberi sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti melanggar etika atau aturan.
Kehadiran Lapor Pak Purbaya menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat budaya antikorupsi di sektor fiskal. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi baru untuk membangun pelayanan pajak dan bea cukai yang bersih.
Dengan kanal pengaduan yang terhubung langsung ke Menkeu, masyarakat kini memiliki akses pelaporan yang lebih cepat dan mudah. Setiap suara publik menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan dan berintegritas.
