Batam | Rencana pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di atas lahan fasilitas umum (fasum) milik pemerintah di Perumahan Grand Jaelynne, Kelurahan Sagulung Kota, berubah menjadi polemik panas. Sejumlah warga menolak keras, dengan alasan keamanan lingkungan yang dikhawatirkan semakin rawan.
Lurah Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Rendi Ifandila, mengatakan kekhawatiran warga berangkat dari pengalaman pahit. Sebelum ada rencana Pustu pun, beberapa rumah sudah pernah dibobol maling. Mereka khawatir, kehadiran Pustu justru akan membuka akses keluar-masuk orang tak dikenal ke perumahan.
“Tanpa Pustu saja, sudah pernah terjadi pencurian. Kalau nanti dibangun, warga takut risiko itu makin tinggi,” ujar Rendi, Jumat (15/8/2025).
Padahal, lahan yang akan digunakan adalah fasum sah milik pemerintah. Pembangunan Pustu di Sagulung Kota juga dinilai mendesak, karena wilayah ini menjadi salah satu kelurahan di Batam yang belum memiliki fasilitas kesehatan tersebut.
Rendi menjelaskan pihaknya bersama kecamatan sudah mencoba menengahi. Sejumlah solusi ditawarkan, termasuk meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) mengajukan permohonan resmi ke Satpol PP untuk menempatkan petugas penjaga selama proses pembangunan. Bahkan, setelah beroperasi, Satpol PP tetap akan berjaga pada jam operasional demi menjaga keamanan dan aset Pemko Batam.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Pustu membawa dampak positif. Lapangan Grand Jaelynne yang gelap akan mendapatkan penerangan memadai, dan tenaga medis akan siaga 24 jam.
“Penerangan akan jauh lebih baik. Kalau ada kondisi darurat, tenaga medis bisa langsung tanggap,” kata Rendi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, SpOG, sebelumnya menekankan bahwa kekhawatiran soal keramaian kurang tepat. Pustu bukan rumah sakit besar yang menimbulkan antrean panjang atau kemacetan, melainkan fasilitas layanan dasar seperti pemeriksaan, imunisasi, penanganan awal penyakit, hingga edukasi kesehatan.
“Dengan Pustu, warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk berobat. Waktu penanganan bisa lebih cepat, apalagi dalam situasi darurat,” tegas Didi.
Program pembangunan ini merupakan bagian dari Integrasi Layanan Primer (ILP) Kementerian Kesehatan, yang bertujuan menjangkau wilayah padat penduduk atau jauh dari puskesmas induk. Namun, di Grand Jaelynne, rencana baik ini masih harus berhadapan dengan tembok penolakan sebagian warganya.
