Batam | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui keikutsertaan dalam Sosialisasi “SI PATUH IMIPAS” yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Senin (14/9/2026).
Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut mengangkat SI PATUH IMIPAS, akronim dari Sinergi, Pencatatan atas Konflik Kepentingan, Taat Prosedur, Urus Secara Terbuka dan Hindari Penyalahgunaan.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kepatuhan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengelola potensi konflik kepentingan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Dari Kanim Belakang Padang, kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang Tedy Wibisono bersama Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Riyant Raga Prathama.
Sementara dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, kegiatan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Guntur Sahat Hamonangan dan diikuti jajaran terkait.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penguatan mengenai pentingnya pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, materi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan dalam pelaksanaan tugas serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut dinilai penting dalam membangun budaya integritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bagi Kanim Belakang Padang, penguatan integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan internal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam Sosialisasi SI PATUH IMIPAS, Kanim Belakang Padang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kepatuhan pegawai serta memperkuat budaya kerja yang berintegritas.
Sinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas keimigrasian sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang bersih, transparan dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Reporter: M. Yusuf Suhaili Editor: Zaki
