Batam | Tokoh masyarakat Kota Batam, Udin Pelor, angkat bicara menyoroti isu hangat seputar pengelolaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam. Isu ini mencuat setelah sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat mempertanyakan ketepatan sasaran penyaluran bantuan anggaran daerah.
Dalam keterangannya kepada media, Udin Pelor menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap organisasi penerima bantuan, baik dari kalangan kepemudaan, yayasan, maupun perkumpulan masyarakat yang terdaftar di Batam.
“Saya melihat perlu ada evaluasi serius. Apakah organisasi yang mendapat bantuan itu benar-benar aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, atau justru hanya kelompok tertentu yang tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat,”
tegas Udin, Sabtu (18/10)
Ia menuturkan, komunitas yang ia pimpin selama ini aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan pelestarian kearifan lokal. Namun, meski memiliki dokumen legalitas lengkap sejak tahun 2016, termasuk terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki cabang di luar daerah, pihaknya belum pernah mendapatkan dukungan dana dari pemerintah daerah.
“Kita sudah lengkap semua berkas dan administrasi sejak lama, bahkan sampai ke Kesbangpol provinsi. Tapi satu rupiah pun bantuan belum pernah kita terima,”
ujar Udin dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, ia mendesak agar Kesbangpol Kota Batam lebih transparan dan terbuka dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam menyalurkan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan.
“Keterbukaan itu penting. Masyarakat berhak tahu organisasi mana saja yang mendapatkan anggaran dari pemerintah. Jangan sampai bantuan itu hanya berputar pada kelompok tertentu saja,”
tutupnya.
Sementara itu, awak media masih berupaya mengonfirmasi Kepala Kesbangpol Kota Batam guna memperoleh penjelasan resmi terkait mekanisme penyaluran bantuan anggaran tersebut.
Sebagai lembaga yang berperan menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat, transparansi dalam pengelolaan anggaran Kesbangpol menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Di tengah tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas, harapan masyarakat sederhana: agar setiap rupiah dari uang daerah benar-benar kembali pada kepentingan bersama, bukan segelintir pihak semata.
