Batam | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), diperluas hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam diresmikan, termasuk empat SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya berada di Pulau Pemping, Kecamatan Belakang Padang.
Perluasan ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan penerima manfaat MBG, terutama anak-anak yang tinggal di wilayah hinterland atau pulau-pulau di luar pusat perkotaan Batam.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, mengatakan 10 SPPG yang diresmikan terdiri atas enam SPPG di kawasan aglomerasi dan empat SPPG di wilayah 3T.
“Biasanya di daerah yang jauh itu prevalensi stunting-nya tinggi. Nah, ini yang kita utamakan, karena banyak SPPG di wilayah terpencil belum berjalan,” kata Syartiwidya, Rabu (13/10).
Empat SPPG wilayah 3T tersebut berlokasi di Pulau Pemping, Kecamatan Belakang Padang; Pulau Ngenang, Kecamatan Nongsa; Pantai Gelam, Kecamatan Bulang; serta Galang Baru, Kecamatan Galang.
Sementara itu, enam SPPG di kawasan aglomerasi tersebar di Patam Lestari, Sekupang; Batu Besar, Nongsa; Baloi Indah, Lubuk Baja; Bengkong Laut, Bengkong; Belian, Batam Kota; dan Kibing, Batu Aji.
Syartiwidya menjelaskan, pengoperasian SPPG di wilayah terpencil memiliki tantangan tersendiri dibandingkan kawasan perkotaan. Sejumlah kendala yang dihadapi meliputi mekanisme pendanaan, jumlah penerima manfaat, kapasitas dapur, hingga pengadaan bahan baku makanan.
Menurutnya, jumlah penerima manfaat di SPPG wilayah 3T umumnya di bawah 1.000 orang. Kondisi tersebut membuat kebutuhan kapasitas dapur dan jumlah relawan berbeda dari SPPG di kawasan aglomerasi.
Selain itu, harga bahan baku di wilayah kepulauan tidak dapat disamakan dengan harga di kawasan perkotaan karena adanya perbedaan kondisi distribusi dan pengadaan.
“Untuk dapur 3T agak berbeda, karena jumlah penerima manfaat di bawah 1.000. SPPG luasannya kecil, relawannya juga tidak banyak. Kemudian, untuk harga bahan baku tidak bisa disamakan dengan aglomerasi di kota,” ujarnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menerapkan mekanisme khusus, termasuk penyesuaian indeks harga pengadaan bahan baku. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan operasional SPPG sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, berharap peresmian 10 SPPG tersebut dapat segera diikuti dengan operasional pelayanan sehingga jumlah penerima manfaat MBG semakin bertambah.
“Dengan peresmian hari ini, dalam beberapa hari ke depan SPPG ini diharapkan sudah beroperasi. Kalau SPPG 3T beroperasi, penerima manfaat juga akan bertambah, khususnya di wilayah hinterland,” kata Hendri.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Kepala SPPG diminta memastikan seluruh proses pengolahan dan penyediaan makanan memenuhi standar keamanan pangan guna mencegah kejadian luar biasa, termasuk keracunan makanan.
Hendri berharap sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola SPPG, dan Pemerintah Kota Batam terus diperkuat agar pelaksanaan program MBG berjalan optimal.
Dengan hadirnya SPPG di Pulau Pemping, Kecamatan Belakang Padang, serta sejumlah wilayah kepulauan lainnya, program MBG diharapkan tidak hanya menjangkau anak-anak di pusat kota, tetapi juga mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil.
“Di balik setiap makanan yang disiapkan, di sana ada harapan orang tua, masa depan anak dan cita-cita bangsa,” ujarnya.
Wartawan : Lia
