Batam | Kepedulian terhadap nasib 1.025 karyawan PT Ghim Li Indonesia kembali disuarakan Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy.
Junaidi Eddy turun langsung ke lokasi para pekerja yang hingga kini masih bertahan di kawasan pabrik PT Ghim Li, Batam Centre. Dalam kunjungannya, ia menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung dapur umum yang dikelola para karyawan.
Bantuan tersebut terdiri dari beras, teh, kopi, gula, mi instan, telur, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Sembako itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan makan para pekerja selama mereka masih bertahan di lokasi sambil menunggu kepastian mengenai penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang mereka hadapi.
Junaidi mengatakan, kondisi para pekerja dan keluarganya patut mendapat perhatian serius. Menurutnya, persoalan yang berlangsung berbulan-bulan tersebut tidak hanya berdampak terhadap para karyawan, tetapi juga mulai dirasakan oleh keluarga mereka.
“Saya turut prihatin dan sangat bersedih atas apa yang menimpa rekan-rekan karyawan PT Ghim Li. Mereka sudah berbulan-bulan menghadapi persoalan penghasilan dan kini berada dalam ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan serta hak-hak mereka,” ujar Junaidi, Selasa.(22/9)
Berdasarkan informasi yang disampaikan para pekerja kepada dirinya, sejumlah keluarga karyawan disebut mulai kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari cicilan rumah dan kendaraan, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan listrik, air dan kesehatan.
Junaidi menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan PT Ghim Li telah memiliki dampak sosial yang lebih luas.
“Ini bukan lagi hanya persoalan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Ada keluarga yang menggantungkan kehidupan dari penghasilan mereka. Karena itu, persoalan ini membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah,” katanya.
Desak Pemerintah Segera Cari Solusi
Junaidi meminta pemerintah segera mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar yang memberikan kepastian kepada para pekerja.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk persoalan upah, jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta hak-hak lainnya.
“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Pemerintah harus hadir dan memastikan hak-hak para pekerja mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Selain penyelesaian hak-hak pekerja, Junaidi juga meminta pemerintah memikirkan keberlanjutan mata pencaharian 1.025 pekerja yang terdampak.
Menurutnya, apabila para pekerja pada akhirnya kehilangan pekerjaan, pemerintah perlu mendorong solusi ketenagakerjaan, termasuk membuka akses terhadap peluang kerja baru melalui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di kawasan industri Batam dan sekitarnya.
“Jangan sampai terjadi pengangguran massal. Mereka adalah tenaga kerja yang memiliki pengalaman dan keterampilan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana mereka bisa kembali bekerja dan menghidupi keluarganya,” ujarnya.
Minta Proses Hukum Jika Ditemukan Pelanggaran
Junaidi juga meminta persoalan tersebut ditangani secara transparan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, apabila terdapat unsur kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi pekerja, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan. Jangan sampai ada pihak yang lepas tangan sementara para pekerja dan keluarganya menanggung dampaknya,” katanya.
GRIB JAYA Pantau Perkembangan
Junaidi menegaskan, kedatangan GRIB JAYA ke lokasi bukan sekadar untuk menyerahkan bantuan sembako. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada para pekerja yang sedang menghadapi situasi sulit.
“Kami hadir untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. GRIB JAYA akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan berharap ada solusi konkret dari perusahaan maupun pemerintah,” ujar Junaidi.
Ia berharap pemerintah segera duduk bersama perusahaan dan perwakilan pekerja untuk mencari penyelesaian yang dapat memberikan kepastian, baik terkait hak-hak ketenagakerjaan maupun keberlanjutan pekerjaan para karyawan.
Sementara itu, dapur umum yang dikelola para karyawan PT Ghim Li masih terus beroperasi di kawasan pabrik. Para pekerja tetap bertahan dan menjaga dapur umum tersebut sembari menunggu kepastian mengenai penyelesaian persoalan ketenagakerjaan serta masa depan pekerjaan mereka.
Reporter : Eko
