Kapolri Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo meresmikan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) (Foto: Dokumentasi/Humas Polri)

Jakarta | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Peresmian ini dilakukan di 11 Polda dan 22 Polres sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan.

Kapolri mengatakan, pembentukan Direktorat PPA-PPO di daerah ini untuk mengoptimalkan perlindungan korban. Fokusnya pada korban kekerasan yang selama ini belum berani melapor.

“Sehingga permasalahan korban kelompok rentan yang banyak terjadi namun tidak dilaporkan bisa tertangani. Dengan Direktorat PPA-PPO, korban dapat terlayani dengan baik,” katanya saat peresmian di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026.

Kapolri menyebut, sejak Dit PPA-PPO dibentuk di Mabes Polri, jajaran aktif melakukan sosialisasi. Upaya itu dilakukan untuk membangkitkan keberanian korban melapor.

“Kami melakukan sosialisasi selama satu tahun untuk meyakinkan korban bahwa mereka terlindungi. Pelayanan dan perlindungan harus diberikan dengan pendekatan psikologis,” ujarnya.

Ia menambahkan, Direktorat PPA-PPO akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan pihak luar negeri.

“Ini untuk memberikan pelayanan terbaik. Termasuk menangani kasus people smuggling yang menimpa warga negara kita di luar negeri,” ucapnya.

Kapolri menegaskan, Direktorat PPA-PPO hadir untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Direktorat juga menjamin perlindungan dan hak korban yang bekerja di luar negeri.

“Saya berharap ini menjadi momentum meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Termasuk korban people smuggling agar penanganannya semakin maksimal,” katanya.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono menyampaikan capaian Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri sepanjang 2025. Direktorat tersebut mengungkap 403 kasus dan menetapkan 505 orang sebagai tersangka.

“Total korban mencapai 1.239 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak. Angka ini menunjukkan kompleksitas kejahatan yang kami tangani,” katanya di Jakarta, Selasa 30 Desember 2025.

Syahardiantono menjelaskan, salah satu kasus besar adalah pencekalan penyelundupan 39 warga negara Indonesia ke Australia. Selain itu, terdapat kasus perdagangan bayi di Sulawesi Selatan yang merupakan jaringan lintas provinsi.

“Korban perdagangan bayi mencapai 14 bayi dan satu anak. Saat ini perkaranya masih dalam proses penyidikan,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, Direktorat PPA-PPO juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan di berbagai daerah hingga luar negeri.

“Kami menjalankan program Rise and Speak untuk mendorong keberanian melapor. Kegiatan sudah dilakukan di 10 kabupaten atau kota dan dua kali di luar negeri,” ucapnya.

Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang diluncurkan Direktorat PPA-PPO, yakni:

1. Polda Metro Jaya

  • Polres Metro Jakarta Barat
  • Polres Metro Jakarta Timur
  • Polres Metro Jakarta Utara
  • Polres Metro Jakarta Pusat
  • Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur

  • Polrestabes Surabaya
  • Polresta Sidoarjo
  • Polres Malang
  • Polres Probolinggo Kota
  • Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan

  • Polres Lahat
  • Polres Ogan Komering Ulu
  • Polres Musi Rawas Utara
  • Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat

  • Polres Karawang
  • Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah

  • Polrestabes Semarang
  • Polresta Banyumas
  • Polresta Surakarta
  • Polresta Cilacap
  • Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara

  • Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan

8. Polda Kalimantan Barat

9. Polda NTB

10. Polda NTT

11. Polda Sulawesi Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *