Jakarta | DPR RI meminta kasus dugaan korupsi minyak mentah di PT Peramina Patra Niaga disikapi serius oleh pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pimpinan tertinggi di kementerian juga harus mengambil tanggung jawab menyelesaikan perkara ini.
“Soal apakah hal itu akhirnya melibatkan Kementerian BUMN atau tidak, kita serahkan sepenuhnya hal tersebut di ranah pro justisia oleh Kejagung,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dikutip pada Rabu ,(5/3/2025).
Asep menilai, Kejagung perlu mengupas tuntas kasus ini. Pengusutan kasus harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Termasuk mengungkap kebenaran isu liar yang beredar terkait munculnya nama pengusaha Garibaldi Thohir alias Boy Thohir.
“Karena modus operandi kejahatan luar biasa yang dilakukan para pejabat Pertamina ini merugikan negara dan rakyat secara sekaligus. Membobol subsidi dan menipu rakyat,” jelasnya.
Dia menekankan, pengungkapan perkara korupsi di Pertamina oleh Kejagung juga harus dilakukan secara fundamental. Hal ini, perlu dilakukan untuk mendorong pembersihan mafia migas di Pertamina.
“Menciptakan keadaan baru yang jauh lebih proper bagi Pertamina agar ke depannya Pertamina bisa betul-betul memberikan sumbangsih untuk negara dan menguntungkan rakyat Indonesia. Kepercayaan publik harus dikembalikan,” pungkas Asep.
Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan siap melakukan review dan berbagai perbaikan di tubuh PT Pertamina (Persero). Hal itu disebut Erick diperlukan akibat adanya persoalan yang saat ini melanda badan usaha pelat merah tersebut.
“Kita akan review total. Seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depan,” ujarnya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3).
Erick melanjutkan, Kementerian BUMN juga akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan stakeholder lainnya. Langkah itu diharapkan bisa memberikan solusi konkret.
Meski begitu, dia mengaku akan kooperatif dengan upaya Kejaksaan Agung yang kini mengusut dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga. “Saya rapat sampai jam 11 malam. Mengenai isu apakah ini blending, oplosan, kami tidak mau berargumentasi. Tetapi, kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kami tadi kan dari Kejaksaan sedang menggali. Apakah blending?” katanya.
