Tanjung Pinang | Penegakan hukum di sektor kemaritiman Kepulauan Riau kini mendapat amunisi baru. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN).
Penandatanganan berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa, Gedung Kejati Kepri, Rabu (13/8/2025), dihadiri jajaran pejabat kedua institusi serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan se-Kepri.
Kepala KSOP Khusus Batam, M. Takwim Masuku, menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar formalitas. “Ini bukan sekadar kerja sama administratif. Ini adalah komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum di sektor pelabuhan dan pelayaran,” ujarnya.
Senada, Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso, menekankan peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang siap memberikan bantuan, pendampingan, hingga litigasi untuk melindungi kepentingan negara.
“Fokus kami adalah mencegah potensi sengketa atau kerugian negara yang bersumber dari kelemahan hukum administratif,” kata Devy.
Letak Kepulauan Riau yang strategis berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam membuat wilayah ini menjadi jalur vital pelayaran dan logistik nasional. Melalui sinergi ini, kedua lembaga berharap pengawasan kepelabuhanan semakin efektif, serta keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Kepri dapat terjaga maksimal.
