Belakang Padang | Upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata di wilayah hinterland kembali menjadi sorotan dalam kegiatan silaturahmi dan dialog bersama kader Posyandu di ruang rapat Puskesmas Kecamatan Belakang Padang, Selasa (21/4). Pertemuan ini menjadi ruang terbuka bagi para kader untuk menyampaikan berbagai persoalan nyata yang mereka hadapi di lapangan,
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Belakang Padang, Abdul Hanafi, serta jajaran pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, dan para kader Posyandu yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Dalam forum tersebut, camat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera direspons dan ditindaklanjuti secara konkret.
Aisyah, Kasubbag TU Puskesmas Belakang Padang, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini terus berupaya mencari solusi atas kendala yang dihadapi Posyandu. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama.
Ia menjelaskan bahwa puskesmas berperan sebagai tenaga teknis yang memfasilitasi kegiatan, sementara kader Posyandu menjadi pelaksana di lapangan. Adapun tanggung jawab penuh terhadap Posyandu berada di pihak kelurahan.
“Kami terus memikirkan bagaimana cara menyelesaikan berbagai persoalan ini. Namun di sisi lain, kami tidak memiliki anggaran khusus untuk Posyandu. Peran kami lebih kepada memfasilitasi kegiatan,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari kader Posyandu Bunga Bakung, Kelurahan Pulau Terong. Ia menyoroti minimnya tenaga kesehatan di wilayah pulau, bahkan hingga saat ini belum terdapat bidan yang bertugas.
Akibatnya, setiap kegiatan vaksinasi bayi dan balita harus dilakukan dengan menyeberang ke Pulau Terong, yang jadwalnya sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Tak hanya itu, wilayah kerjanya juga mencakup Pulau Tumbar, sehingga ia harus kembali menyeberang. Dengan jumlah 39 bayi dan balita yang dilayani, beban kerja semakin berat, terlebih biaya transportasi laut harus ditanggung secara pribadi, mencapai sekitar Rp100 ribu setiap kali perjalanan.
“Kami berharap ada penugasan bidan di pulau kami. Di Pulau Terong saja ada enam Posyandu, tetapi kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Steven Siburian yang hadir bersama Jefri Chandra sebagai Staf Khusus Kepala dan Wakil Kepala BP Batam menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian arahan pimpinan untuk turun langsung ke lapangan.
Ia menyebutkan, pihaknya mendapat mandat dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, untuk mengumpulkan para kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pertama, kami ingin bersilaturahmi. Ini merupakan kecamatan ketujuh yang kami kunjungi. Kedua, kami ingin mendengar langsung keluh kesah para kader agar mendapatkan data yang riil dan organik dari lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan kader sangat dibutuhkan, terutama dalam pengumpulan data yang nantinya akan diolah dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan.
Ia juga menyoroti tantangan geografis wilayah hinterland. Jika di kecamatan seperti Bulang dan Galang satu Posyandu dapat melayani dua hingga tiga pulau, maka di Belakang Padang umumnya satu Posyandu melayani satu pulau. Meski demikian, kendala transportasi dengan biaya tinggi tetap menjadi persoalan utama.
Selain itu, kebutuhan sarana pendukung juga menjadi perhatian, mulai dari perangkat digital seperti laptop dan komputer hingga peralatan Posyandu seperti timbangan yang sebagian sudah tidak layak pakai.
Terkait persoalan ketiadaan bidan yang bahkan telah berlangsung hingga empat tahun di salah satu wilayah, pihaknya berkomitmen segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat untuk mencari solusi.
“Kami perlu memastikan langsung kondisi di lapangan. Data dari dinas memang ada, tetapi arahan pimpinan adalah mendapatkan data organik dengan turun langsung dan mendengar dari para kader,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran mereka juga merupakan bagian dari upaya pengawalan dan percepatan 15 program prioritas pemerintah sesuai visi dan misi kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.
Melalui pertemuan ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi kader Posyandu di wilayah hinterland dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya ibu dan anak, dapat berjalan lebih optimal tanpa terkendala keterbatasan yang ada.
Pewarta : M. Yusuf Suhaili
