Batam | Dua guru, Desi Susilawati Zebua dan Fitri Sidabutar, melaporkan seorang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau (Kepri) ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), Senin (9/11). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan intimidasi dan pelanggaran prosedur selama proses pemeriksaan yang berujung pada penetapan keduanya sebagai tersangka.
Kuasa hukum kedua guru dari kantor hukum Law and Partners, Leo Halawa, mengatakan penyidik yang dilaporkan adalah Iptu Yanti Harefa. Pihaknya meminta Propam menelusuri dugaan intimidasi serta prosedur pemeriksaan yang dijalankan terhadap kedua kliennya.
Leo menyebut salah satu peristiwa yang menjadi sorotan terjadi saat Desi menjalani pemeriksaan pada 23 Juni 2026. Ketika itu, menurut dia, Desi belum didampingi penasihat hukum. Penyidik juga disebut mengambil dan memeriksa telepon genggam milik kliennya.
“Substansinya adalah dugaan intimidasi. Perlu diluruskan, saat pemeriksaan pada 23 Juni 2026, klien kami Miss Desi tidak didampingi pengacara. Saat itu, HP-nya diambil dan diperiksa oleh oknum penyidik,” ujar Leo, Selasa (10/11).
Tim kuasa hukum turut mempertanyakan penerapan aturan penyimpanan telepon genggam di ruang pemeriksaan. Leo mengatakan, bukan hanya kliennya, penasihat hukum yang mendampingi pemeriksaan juga tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ke ruangan penyidik.
Menurut dia, pihaknya tetap mematuhi ketentuan tersebut. Namun, penerapan aturan itu serta dugaan tindakan yang dialami kedua guru selama pemeriksaan diminta untuk ditelusuri Propam.
“Kami ikuti SOP itu (loker HP). Tapi pertanyaannya ada apa? Kalau memang bersih ya silakan saja. Semua bukti dugaan intimidasi ini akan kami buka saat pemeriksaan di Propam,” kata Leo.
Di sisi lain, Desi mengaku terpukul dengan status tersangka yang disandangnya. Ia merasa belum mendapatkan penjelasan memadai mengenai bukti yang menjadi dasar penetapan dirinya sebagai tersangka.
Desi mengatakan, setiap kali meminta penyidik memperlihatkan bukti, dirinya mendapat jawaban bahwa hal tersebut akan dibuka di persidangan. Kondisi itu, menurut dia, turut berdampak terhadap pekerjaan dan reputasinya sebagai guru.
“Mereka bilang ada bukti, tapi saat kami minta, selalu dibilang nanti di pengadilan. Reputasi saya hancur. Saya dijadikan tersangka seperti penjahat. Saya harus tinggalkan kelas dan murid saya demi wajib lapor dua kali seminggu. Padahal saya tidak tahu apa salah saya,” ujar Desi.
Selain melaporkan penyidik ke Propam, tim kuasa hukum berencana membawa persoalan tersebut ke Mabes Polri. Mereka juga tengah mengumpulkan bukti terkait dugaan perundungan terhadap kedua kliennya oleh sejumlah pihak di luar proses hukum.
Leo mengingatkan agar persoalan hukum yang menjerat kedua guru tidak berkembang menjadi penghakiman di ruang publik. Ia juga mempertanyakan kapasitas pihak-pihak yang ikut melontarkan serangan terhadap kliennya.
Tim kuasa hukum turut mempertimbangkan pelibatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengawal perkara tersebut.
“Langkah ke sana (melibatkan PGRI) sudah kita pikirkan dan pasti akan dilakukan pada saatnya nanti. Kami menghormati proses hukum, tapi kami imbau masyarakat mari kita kawal kasus ini bersama. Jangan asal berkoar-koar kalau tidak punya legalitas,” ucap Leo.
