Jakarta |
Pengendara yang kerap melanggar aturan lalu lintas berpotensi kehilangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Korlantas Polri tengah mengkaji penerapan sistem poin atau merit point system yang memungkinkan SIM dicabut akibat pelanggaran tertentu.
Rencana tersebut menjadi bagian dari pengembangan Traffic Attitude Record, yakni sistem pencatatan perilaku pengendara di jalan raya.
Melalui mekanisme ini, kepatuhan maupun pelanggaran pengguna jalan akan menjadi bahan penilaian.
Melansir dari laman Korlantas Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin mengatakan, sistem tersebut mengusung konsep reward and punishment atau penghargaan dan sanksi.
“Pengendara yang tertib berlalu lintas berpeluang mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, mereka yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dikenakan sanksi lebih tegas, termasuk pencabutan SIM,” ujarnya.
Pelanggaran Lalu Lintas Bisa Berujung Pencabutan SIM
Aries menegaskan, dalam kasus tertentu, pelanggaran lalu lintas bisa berujung pada pencabutan SIM setelah melalui putusan pengadilan.
“Bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut,” tegas Aries, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, penerapan sistem poin diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat saat berkendara.
Dengan adanya catatan perilaku pengendara, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari penilaian terhadap pengguna jalan.
Mekanisme serupa, lanjut Aries, telah diterapkan di sejumlah negara maju sebagai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas.
Meski demikian, Korlantas masih mengkaji penerapan Traffic Attitude Record dan mekanisme merit point system tersebut.
Korlantas Siapkan Sistem Reward and Punishment
Pengembangan Traffic Attitude Record diarahkan untuk membangun sistem pencatatan perilaku pengendara secara lebih terukur.
Melalui konsep reward and punishment, pengendara yang mematuhi peraturan berpeluang mendapatkan penghargaan.
Sementara itu, pelanggaran dapat menjadi dasar pemberian sanksi sesuai ketentuan.
Pendekatan tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab ketika menggunakan kendaraan.
Dengan demikian, kepemilikan SIM tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pengendara dalam menjaga keselamatan di jalan raya.
Masa Berlaku SIM Masih Lima Tahun
Di sisi lain, Kakorlantas Polri juga meluruskan informasi mengenai wacana SIM berlaku seumur hidup seperti KTP.
Aries menegaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan baru yang mengubah masa berlaku SIM. Aturan yang diterapkan masih mengharuskan pemegang SIM melakukan perpanjangan setiap lima tahun.
“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang,” ujar Aries.
Dengan demikian, masyarakat tetap wajib memperpanjang SIM sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut juga dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Adapun rencana penerapan sistem poin dan pencatatan perilaku pengendara merupakan kebijakan yang berbeda dari aturan masa berlaku SIM.
Melalui pengembangan Traffic Attitude Record, Korlantas Polri berharap kedisiplinan masyarakat semakin meningkat sehingga pelanggaran dapat ditekan dan keselamatan berlalu lintas lebih terjaga.
