Bintan | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan penghitungan potensi kerugian negara dalam kasus dugaan kredit usaha rakyat (KUR) fiktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tanjunguban, Kabupaten Bintan. Dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan tersebut, sebanyak 87 warga Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, diduga menjadi korban.
Tim auditor BPK RI tiba di Bintan pada Selasa (10/11/2026) untuk melakukan audit guna memastikan besaran kerugian negara akibat dugaan penipuan dan penggelapan dana KUR tersebut.
Kasi Intelijen Kejari Bintan, Roi Baringin Tambunan, membenarkan kedatangan tim auditor BPK RI. Ia menyebutkan, sebanyak empat auditor ditugaskan untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Proses audit diperkirakan berlangsung selama sepekan. Selama pemeriksaan, tim auditor akan bekerja bersama Seksi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Bintan untuk mencocokkan sekaligus melengkapi berbagai data yang diperlukan dalam menentukan nilai kerugian negara.
“Kurang lebih seminggu mereka akan bekerja di sini,” ujar Roi, Kamis (12/11/2026).
Roi menjelaskan, audit saat ini masih berada pada tahap pertukaran dan pencocokan data antara auditor BPK RI dengan pihak kejaksaan. Proses tersebut belum memasuki tahapan pemeriksaan saksi.
Bahkan, hingga saat ini Kejari Bintan belum menerima informasi mengenai jadwal pemanggilan saksi dalam perkara dugaan KUR fiktif tersebut.
“Sampai sekarang masih tahap tukar data. Soal saksi yang akan dipanggil, kami belum mendapat kabar,” katanya.
Terkait besaran Perkiraan Kerugian Negara (PKN), Roi mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan angka pasti. Kejari Bintan masih menunggu hasil penghitungan yang dilakukan tim auditor BPK RI.
“Hasilnya belum bisa kami pastikan waktunya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kejari Bintan sebelumnya telah mengusut dugaan praktik KUR fiktif di BRI Tanjunguban yang diduga merugikan puluhan warga Desa Pengujan. Sebanyak 87 warga dengan latar belakang pekerjaan berbeda-beda diduga menjadi korban, mulai dari petani, nelayan, tukang ojek hingga pemanjat pohon kelapa.
Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2022 hingga 2025. Penghitungan kerugian negara oleh BPK RI menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan perkara tersebut, sekaligus untuk mengetahui besaran potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
