Batam | Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam jawaban atas pandangan fraksi DPRD terkait Ranperda APBD 2026.
Jawaban itu disampaikan Pj. Sekda Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dalam rapat paripurna DPRD, Senin (15/9/2025).
Ia mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberi pandangan umum sekaligus mendukung pembahasan Ranperda APBD 2026 ke tahap berikutnya.
“Masukan fraksi menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan yang diberikan,” ujar Firmansyah.
Menanggapi Fraksi NasDem, Pemko menjelaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi serta optimalisasi aset daerah lewat kerja sama dengan swasta. Firmansyah menegaskan langkah itu ditempuh tanpa menambah beban masyarakat, khususnya UMKM.
Isu infrastruktur yang banyak disoroti Fraksi Gerindra, Golkar, PDIP, dan fraksi lainnya dijawab dengan komitmen menyelesaikan proyek tepat waktu. “Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Firmansyah.
Di bidang pendidikan, Pemko memprioritaskan rehabilitasi sekolah, penyediaan toilet, ruang bermain, dan fasilitas disabilitas. Sementara di sektor kesehatan, layanan diperkuat lewat penambahan tenaga medis dan program pencegahan stunting.
Untuk lingkungan, Pemko menyiapkan pembangunan drainase, penghijauan, serta tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sedangkan di bidang kesejahteraan, berbagai program digulirkan, mulai dari pelatihan tenaga kerja, dukungan UMKM, hingga subsidi bunga pinjaman.
Menjawab sorotan Fraksi PKS soal transportasi, Pemko menegaskan penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Angkutan Massal Berbasis Jalan, guna mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik yang aman dan ramah lingkungan.
Selain pembangunan fisik, Pemko menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial melalui sinergi Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan paguyuban. Bantuan sosial dan hibah juga diberikan secara selektif sesuai aturan yang berlaku.
Di akhir penyampaiannya, Firmansyah menegaskan jawaban yang belum detail akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
“Semua masukan fraksi sangat kami hargai. Ini bagian dari komitmen bersama membangun Batam yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
