Belakang Padang | Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, Kamis (17/07/2025), dalam upaya memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi keamanan nasional.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kepri, Muhammad Syahid Ridho, S.Si, bersama sejumlah anggota komisi yakni Zaizulfikar, SE., SH., H. Taba Iskandar, SH., MH., M.Si., Agustian, Ariyanto Lu, dan Tumpal Ari Mangasi Pasaribu, SE. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Kantor Imigrasi Belakang Padang, Yanto Ardianto, beserta jajaran struktural Imigrasi.
Dalam forum diskusi yang berlangsung intens, Komisi I dan pihak Imigrasi membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan pengawasan terhadap lalu lintas orang di perbatasan, efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian di pulau-pulau terluar, hingga tantangan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil.
Yanto Ardianto menyampaikan bahwa sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Belakang Padang membutuhkan dukungan sistem yang solid, SDM andal, dan infrastruktur yang memadai.
“Kami berkomitmen menjaga integritas wilayah perbatasan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sinergi dengan DPRD tentu menjadi energi positif bagi perbaikan berkelanjutan,” ujar Yanto.
Ketua Komisi I DPRD Kepri, Muhammad Syahid Ridho, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Imigrasi Belakang Padang yang tetap optimal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kami hadir untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan dukungan. Pengawasan wilayah perbatasan adalah kunci pertahanan negara, dan pelayanan publik yang prima adalah hak masyarakat yang harus kita pastikan bersama,” tegasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara legislatif dan institusi teknis di lapangan, guna mewujudkan pengawasan keimigrasian yang lebih tangguh dan pelayanan publik yang semakin berkualitas di wilayah strategis perbatasan Indonesia.
